Ini Jurus Bappenas untuk Turunkan Angka Kemiskinan di Indonesia

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Tingkat kemiskinan di Indonesia saat ini selalu menjadi sorotan pemerintah. Nah, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menemukan formula atau strategi untuk menurunkan tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Melalui program Compact-2 pemerintah akan fokus pada pembiayaan inovatif untuk meningkatkan produktivitas ekonomi.

“Program ini diharapkan dapat memberikan model baru pembiayaan inovatif yang dapat mengatasi permasalahan utama pembangunan ekonomi sehingga ekonomi lokal dapat tumbuh lebih tinggi dan pada akhirnya dapat membantu mengentaskan kemiskinan,” kata Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas, Himawan Hariyoga.

Sesmen Hilmawan menegaskan, Presiden Joko Widodo telah menunjuk Kementerian PPN/Bappenas sebagai koordinator persiapan dan pengembangan program Compact-2 yang merupakan tindak lanjut dari penandatanganan perjanjian hibah Compact Development Funding (CDF) senilai USD 8 juta. Salah satu agenda strategis yang dilakukan Bappenas adalah penandatanganan Hibah CDF.

Hilmawan menjelaskan Hibah CDF digunakan untuk mendanai kegiatan persiapan dan pengembangan program Compact-2 yang difokuskan pada dua bidang, yaitu pembiayaan infrastruktur serta pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), utamanya UMKM yang dimiliki kaum perempuan.

Kegiatan yang didanai hibah CDF meliputi studi kelayakan, survei, riset dasar, penilaian lingkungan dan sosial, pembiayaan infrastruktur dan UMKM, serta kegiatan lainnya yang dapat menjadi landasan kuat untuk implementasi program Compact-2.

Dia mengatakan, tim pengarah yang terdiri atas perwakilan pemerintah, sektor swasta, akademisi dan masyarakat sipil akan bertugas untuk memastikan kegiatan persiapan dan pengembangan program Compact-2 dapat dilaksanakan dengan lancar, partisipatif, transparan dan inklusif.

“Program Compact-2 Hibah MCC akan dimanfaatkan untuk mendukung pencapaian program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) di Indonesia,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Bersinergi Menjaga Netralitas Pemilu Demi Pilkada yang Berkualitas

Jakarta - Netralitas aparatur sipil negara (ASN) menjadi perhatian utama dalam menjaga kualitas Pilkada Serentak 2024. Badan Pengawas Pemilu...
- Advertisement -

Baca berita yang ini