Oleh : Nancy Dora )*
Pemberantasan judi daring di Indonesia bukan lagi sekadar retorika, melainkan telahmemasuki tahap konkret dengan pendekatan sistematis, terkoordinasi, dan lintassektor. Negara hadir dengan seluruh sumber dayanya untuk menutup celah yang selama ini dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber untuk mengeruk keuntunganbesar dari praktik ilegal tersebut. Kolaborasi antara lembaga keuangan, regulator, penegak hukum, serta pemangku kepentingan lainnya menunjukkan bahwapemberantasan judi daring adalah prioritas nasional yang menyentuh aspekekonomi, hukum, dan keamanan sosial.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menjadi garda terdepandalam menelusuri dan membekukan aliran dana hasil aktivitas Judi Daring. Denganpendekatan “follow the money”, PPATK mengidentifikasi transaksi mencurigakanyang disamarkan dalam berbagai bentuk aset, mulai dari rekening perbankan hinggaaset digital seperti mata uang kripto. Penelusuran tidak berhenti pada transaksikeuangan konvensional, melainkan merambah ke aset-aset digital yang kini menjadimedium baru para pelaku untuk menyamarkan dana ilegal.
Koordinator Kelompok Humas PPATK, Natsir Kongah, menggarisbawahi efektivitasstrategi ini dalam menekan peredaran uang judi daring, meskipun tantangannyamasih besar. PPATK memiliki kapabilitas dalam melacak keterkaitan antara aset yang dimiliki dengan pelaku kejahatan, bahkan hingga melibatkan penyedia layanan kriptoyang kini diwajibkan melaporkan aktivitas mencurigakan. Langkah ini menunjukkankemajuan signifikan dalam penguatan sistem pengawasan keuangan nasional, terutama terhadap aktivitas yang sulit dideteksi secara kasatmata.
Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan penting dalam menata kembalisistem perbankan agar tidak menjadi medium empuk bagi aktivitas judi daring. OJK mencatat pemblokiran terhadap lebih dari 17.000 rekening yang terafiliasi denganpraktik Judi Daring hingga Mei 2025. Meski pemblokiran ini berhasil memperlambatpertumbuhan jumlah rekening mencurigakan, OJK menyadari bahwa pendekatansemata-mata berbasis reaktif belum cukup. Maka, penguatan regulasi menjadiagenda prioritas.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menekankan perlunyapembenahan sistemik yang tidak hanya menyasar rekening aktif, tetapi juga rekening dormant yang tiba-tiba aktif dan digunakan untuk transaksi mencurigakan. Menurutnya, keragaman parameter antar bank dalam mendeteksi transaksi judidaring justru menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pelaku. Oleh sebab itu, OJK tengah merancang aturan baru yang mampu menyatukan standar deteksi dan respons bank terhadap akun-akun mencurigakan.
Hal ini sejalan dengan pandangan Direktur Kepatuhan OK Bank, Efdinal Alamsyah, yang menilai bahwa sistem pemantauan saat ini belum memadai menghadapimodus-modus baru yang semakin canggih. Para pelaku kini memanfaatkan rekeningpinjaman atau menyamarkan aliran dana melalui pola transaksi yang tidak biasa. Bahkan, rekening yang telah lama tidak aktif bisa kembali digunakan tanpa deteksidini. Ia menekankan pentingnya red flag yang seragam serta payung hukum bagibank agar bisa melakukan pemblokiran secara preventif tanpa khawatir terhadaprisiko hukum.
Dorongan untuk menyatukan kriteria pemantauan juga disampaikan oleh KetuaUmum Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), Santoso Liem. Ia melihatpentingnya standardisasi kriteria dormant dan parameter lainnya untuk memastikanbahwa deteksi dini bisa dilakukan dengan tajam dan tepat sasaran. Keseragaman initidak hanya akan meningkatkan efektivitas penindakan, tetapi juga mendorongperbankan untuk lebih proaktif dalam menyaring transaksi-transaksi yang berpotensimelanggar hukum.
Sinergi lintas sektor ini menjadi bukti nyata keseriusan negara dalam menutup ruanggerak para pelaku judi daring. Tidak hanya lembaga keuangan, tetapi juga instansipenegak hukum, seperti Kepolisian dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, dilibatkan untuk memastikan bahwa aspek penindakanhukum berjalan paralel dengan upaya pencegahan di ranah finansial. Terungkapnyajaringan-jaringan besar judi daring, seperti situs 1XBET, W88, dan Liga Ciputra, sertapenangkapan 18 tersangka dengan barang bukti mencapai miliaran rupiah, menjadibukti bahwa negara tidak tinggal diam.
Namun, keberhasilan jangka panjang tidak hanya ditentukan oleh kemampuanteknis lembaga-lembaga tersebut. Dibutuhkan dukungan regulasi yang progresif, adaptif, dan kuat secara hukum agar setiap aktor yang terlibat dalam ekosistempemberantasan ini memiliki dasar tindakan yang kokoh. Regulasi yang seragam akanmemberi kepastian hukum kepada bank dalam bertindak cepat, sekaligusmemberikan perlindungan kepada masyarakat agar tidak menjadi korban manipulasiatau kesalahan sistem.
Dengan keterlibatan aktif PPATK, OJK, perbankan, dan lembaga penegak hukumlainnya, negara telah menunjukkan sinyal yang tegas bahwa tidak ada toleransiterhadap praktik ilegal yang merusak sendi kehidupan masyarakat. Kolaborasi yang terjadi bukan sekadar koordinasi administratif, tetapi bentuk nyata dari satu gerakannasional melawan kejahatan digital. Ini menjadi fondasi kuat bahwa Indonesia mampu dan serius menegakkan kedaulatan digitalnya, sekaligus menjaga stabilitassosial-ekonomi dari ancaman tersembunyi yang ditimbulkan oleh judi daring.
Sinergi lintas sektor ini patut diapresiasi sebagai langkah progresif dan strategis yang tidak hanya menjawab persoalan masa kini, tetapi juga membangun pondasiketahanan bangsa dalam menghadapi tantangan digital di masa depan. Denganregulasi yang kuat, koordinasi yang erat, serta penegakan hukum yang adil, Indonesia berada pada jalur yang tepat untuk menutup seluruh ruang bagi judidaring dalam ekosistem keuangannya.
*Penulis adalah Pegiat Anti Judi Daring