Ini Hasil Rakernas KONI Pusat, Salah Satunya Adalah Mutasi Atlet

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Rapat kerja Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tahun 2021 berakhir Kamis malam 9 Desember 2021.

Ada sejumlah keputusan strategis dari hasil rapat ini yang tujuannya meningkatkan kualitas pembinaan olahraga prestasi di Indonesia.

Ketua Umum (Ketum) KONI Pusat Letjen TNI Purn Marciano Norman resmi menutup Rakernas. ”Kita baru saja menyelesaikan Rapat Kerja Nasional KONI Tahun 2021. Agendanya adalah evaluasi pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional ke-20 Tahun 2021 di Papua. Selanjutnya kita mempersiapkan Pekan Olahraga Nasional ke-21 Tahun 2024 di Aceh-Sumatera Utara,” ujar Marciano.

Dari hasil rakernas, beberapa evaluasi mengarah pada penyelenggaraan PON. Pertama adalah peraturan organisasi mengenai PON. Kedua, aturan mutasi atlet dalam pelaksanaan PON. “Banyak sekali keresahan-keresahan yang terkait dengan mutasi atlet yang kita tidak bisa abaikan, bahwa itu perlu segera kita perbaiki,” kata Marciano. Ia berharap kelak, semua kontingen diperkuat para atlet hasil pembinaan sendiri.

Marciano juga menyinggung tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON). Menurutnya, peran organisasi pembina olahraga anggota KONI sangat penting. Pasalnya, atlet-atlet juara yang ditargetkan DBON merupakan hasil dari pembinaan olahraga KONI beserta anggotanya.

”Kita mengambil satu peran yang betul-betul berdampak dan optimal di dalam pencapaian sasaran dari DBON itu, yaitu bagaimana menambah juara-juara pada setiap kehadiran kita pada multievent internasional, puncaknya adalah Olimpiade,” kata Marciano.

Dalam DBON, terdapat 14 cabang olahraga unggulan. Namun begitu, terdapat sistem promosi dan degradasi. Peran KONI adalah melakukan pendampingan. “Kita memberikan pendampingan kepada cabang olahraga untuk mereka benar-benar melakukan sesuai dengan programnya, sesuai dengan sport science-nya, sesuai dengan sistem pembinaan yang dikehendaki,” ujarnya.

Marciano pun bersyukur Rakernas dapat terselenggara secara tatap muka. Pelaksanaan PON XX/2021 di Papua pun, seluruh pertandingan dengan kehadiran penonton. Dari kedua bukti tersebut, Bangsa Indonesia mampu bangkit dari pandemi covid-19. Tentu dengan catatan penerapan protokol kesehatan ketat.

”Dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan ke depan seperti tanggal 15 ini. Nanti Liga 2 PSSI akan hadir dengan penonton. Ini adalah satu test case,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Komisi A, Mayjen TNI Purn Soedarmo menyampaikan beberapa rekomendasi, antara lain;

  • Pelaksanaan kompetisi/kejuaraan minimal 2 kali dalam setahun
  • Agar KONI Pusat dapat menyusun Database Prestasi atlet dengan dukungan dari PB/PP dan KONI Provinsi
  • Agar KONI Pusat dapat merealisasikan program sport science Grand Design KONI
  • Grand Design KONI agar dapat terrealisasi dalam pembinaan olahraga Prestasi dan sinergi dengan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON)
  • Agar KONI Pusat berkoordinasi dengan Kemenpora terkait pelaksanaan PON Remaja II.
  • KONI sebagai bagian dari sejarah perkembangan olahraga Indonesia berharap ada revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Hal ini agar tidak mempersempit peran dan fungsi KONI

Ketua Komisi B, Mayjen TNI Purn Dr Suwarno melaporkan beberapa rekomendasi, antara lain;

  • Memberikan kewenangan kepada KONI Pusat untuk merevisi penyempurnaan peraturan organisasi dan menetapkan surat keputusan sesuai masukan peserta pada sidang Komisi B terkait tentang peraturan organisasi Mutasi Atlet dalam rangka PON dan penyempurnaan peraturan organisasi tentang Pekan Olahraga Nasional.
  • Agar KONI Pusat segera menetapkan surat keputusan tentang rencana cabang olahraga untuk PON XXI/2024 Aceh-Sumut.
  • Induk Cabang Olahraga mempersiapkan penyiapan atlet dalam rangka menghadapi multi kejuaraan 31th SEA Games Ha Noi 2022 dan 19th Asian Games Hangzhou 2022 dan KONI Pusat melaksanakan pengawasan penyiapan atlet oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga.
  • KONI Pusat mensosialisasikan mengenai pelaksanaan bidding PON XXII/2028.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Strategi Pemerintah Menekan PHK dan Menjaga Produktivitas Industri Nasional

Oleh: Faiz Permana )*Stabilitas ketenagakerjaan menjadi salah satu fondasi penting dalammenjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Di tengahdinamika ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian, pemerintah memilih mengambil langkah antisipatif dengan memperkuatsektor-sektor yang memiliki kemampuan besar dalam menyerap tenagakerja. Arah kebijakan tersebut terlihat dari rencana pemerintah menjadikan industri padat karya sebagai fokus utama kebijakan fiskal pada 2027. Pilihan ini dinilai tepat karena sektor padat karya selama ini menjaditulang punggung penyerapan tenaga kerja nasional dan memilikikontribusi besar terhadap aktivitas ekonomi di berbagai daerah.Pelaksana Harian Direktur Jenderal Stabilitas Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Ferry Ardiyanto, menjelaskan bahwa pemerintahtelah menyiapkan berbagai stimulus fiskal untuk memperkuat sektor-sektor yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi. Dukungan pemerintah terhadap dunia usaha diwujudkan melalui berbagaiinsentif fiskal. Salah satunya adalah insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah bagi pekerja di sektor padat karya dan pariwisata. Kebijakan ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat sekaligusmemberikan ruang bagi perusahaan untuk tetap mempertahankanoperasional usahanya.Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi perhatian serius. Melalui program magang bagi lulusan baru, pemerintah berupayamempercepat proses adaptasi generasi muda terhadap kebutuhan dunia kerja. Pengalaman kerja yang diperoleh melalui program tersebut akanmenjadi modal penting bagi pencari kerja untuk meningkatkan dayasaingnya.Skema pemberian uang saku setara upah minimum memberikan nilaitambah bagi peserta magang. Selain memperoleh pengalaman praktis, generasi muda juga mendapatkan dukungan ekonomi selama mengikutiproses pembelajaran di lingkungan kerja.Perlindungan terhadap pekerja transportasi daring diperkuat melaluipemberian diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan JaminanKesehatan Nasional sebesar 50 persen. Kebijakan ini menunjukkanbahwa perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada sektor formal, tetapijuga kepada kelompok pekerja yang menjadi bagian penting dari ekonomidigital.Penyerapan tenaga kerja di daerah juga diperkuat melalui program padatkarya tunai. Kehadiran program ini memiliki manfaat ganda karenamampu memberikan penghasilan kepada masyarakat sekaligusmendukung pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan daerah.Berbagai program prioritas nasional turut menjadi motor penciptaanlapangan kerja baru. Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satucontoh kebijakan yang memiliki dampak ekonomi luas karena melibatkanrantai pasok yang panjang, mulai dari penyediaan bahan baku hinggadistribusi.Perkiraan penyerapan sekitar 1,5 juta tenaga kerja melalui Program Makan Bergizi Gratis menunjukkan bahwa kebijakan sosial dapat berjalanberiringan dengan agenda penciptaan lapangan kerja. Efek ekonominyamenjangkau berbagai sektor usaha yang terlibat dalam pelaksanaannya.Pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih juga memperlihatkanupaya pemerintah memperkuat ekonomi pesisir....
- Advertisement -

Baca berita yang ini