Ini Alasan Mourinho Tidak Cocok dengan Salah

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Saat Chelsea dilatih Jose Mourinho, Mohammed Salah hanya bisa duduk dibangku cadangan. Bahkan mantan pelatih Manchester United tersebut membiarkan Salah pindah ke Italia.

Mourinho pun menjelaskan alasan dirinya tidak cocok dengan pemain tim nasional Mesir tersebut. Ia mengatakan bahwa Salah pindah ke Italia untuk menguatkan mentalnya dan bisa memahami permainannya.

“Salah tiba di Chelsea, datang dari Basel sebagai pemain yang kesepian, lugu, benar-benar di luar konteks dan rapuh secara fisik,” kata Mourinho kepada beIN Sports yang dilansir Mirror.co.uk, Senin 4 Maret 2019.

“Ia mendapatkan pengalaman di Fiorentina dan Roma lalu ketika ia kembali ke Inggris ia datang sepenuhnya sudah beradaptasi dengan sepak bola Eropa,” kata dia lagi.

Diketahui, Salah ke Stamford Bridge dari klub Swiss Basel pada 2014 di musim keduanya sebagai pelatih The Blues. Pemain asal Mesir itu, yang berusia 21 pada saat bergabung dengan Chelsea, hanya tampil 19 kali untuk tim London barat tersebut sebelum ia dipinjamkan ke Fiorentina dan kemudian Roma sebelum dipermanenkan.

Sejak itu Salah telah menjelma menjadi salah satu pemain terbaik dan menjadi pemain andalan Liverpool. Ia bahkan memecahkan rekor di musim pertamanya di Anfield, mencetak 44 gol saat tim Jurgen Klopp mencapai final Liga Champions, dan telah mengantongi 20 gol musim ini bersama The Red.

“Kini ia memiliki pemahaman yang lebih tinggi tentang permainan, secara fisik ia jauh lebih kuat, Anda dapat melihat tubuh dan kebugarannya jauh lebih kuat serta jauh lebih percaya diri,” ujar Mourinho.

Berita Terbaru

Negara Membuka Dialog dan Mendengar Aspirasi Mahasiswa

*) Oleh: M. Farhan Akbar Demokrasi yang sehat tidak hanya diukur dari terselenggaranya pemilihan umumyang bebas dan adil, tetapi juga dari kemampuan negara membangun komunikasiyang terbuka dengan masyarakat. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisistrategis sebagai kelompok intelektual yang kerap menyuarakan kritik, gagasan, sekaligus solusi terhadap berbagai persoalan bangsa. Kehadiran ruang dialog yang setara antara pemerintah dan mahasiswa menjadi indikator penting bahwa demokrasiberjalan secara substantif, bukan sekadar prosedural. Oleh karena itu, komitmenpemerintah untuk terus membuka ruang komunikasi patut dipandang sebagai langkahyang memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus memperkokohkepercayaan publik.Berbagai capaian pembangunan yang terus diupayakan pemerintah, mulai daripenguatan ketahanan pangan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga program pemberdayaanekonomi masyarakat, membutuhkan dukungan situasi yang aman dan kondusif. Karena itu, sinergi antara pemerintah, mahasiswa, akademisi, dan masyarakatmenjadi modal penting dalam memastikan setiap kebijakan dapat berjalan secaraoptimal dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa setiap aspirasi memilikinilai yang sama, baik berasal dari akademisi, mahasiswa, maupun masyarakat di daerah terpencil. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan tidak dapatdilepaskan dari partisipasi publik yang inklusif. Negara yang kuat bukanlah negara yang menutup diri terhadap kritik, melainkan negara yang mampu mendengarpersoalan, mengakui kekurangan, serta menjadikan masukan masyarakat sebagaidasar penyempurnaan kebijakan. Pendekatan seperti ini mencerminkankepemimpinan yang adaptif karena menempatkan dialog sebagai instrumen untukmenghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.Selanjutnya, keterbukaan pemerintah terhadap aspirasi mahasiswa menunjukkanadanya perubahan paradigma dalam hubungan antara negara dan masyarakat sipil. Mahasiswa tidak lagi diposisikan semata sebagai kelompok penekan, tetapi sebagaimitra strategis dalam proses pembangunan nasional. Melalui komunikasi yang terbuka, berbagai kritik dapat diterjemahkan menjadi bahan evaluasi, sedangkanberbagai gagasan dapat diolah menjadi rekomendasi kebijakan yang konstruktif. Pendekatan kolaboratif seperti ini memperkuat legitimasi kebijakan sekaligusmemperkecil potensi polarisasi yang sering muncul akibat minimnya komunikasiantara pemerintah dan publik.Pandangan tersebut diperkuat oleh Direktur Eksekutif Kata Rakyat, Alwan...
- Advertisement -

Baca berita yang ini