Ini Alasan KPU Memilih 23 September untuk Pelaksanaan Pilkada 2020

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Setelah Pemilu 2019 usai dilaksanakan, pilkada serentak 2020 pun akan jadi agenda besar pesta demokrasi di Indonesia.

KPU berencana akan menggelar pilkada serentak di 270 daerah pada Rabu 23 September 2020 mendatang. Muncul pertanyaan, kenapa KPU harus memilih tanggal tersebut, tidak di tanggal yang lain?

Menjawab pertanyaan tersebut, Ketua KPU Arief Budiman berkata pemilihan tanggal itu sudah sesuai UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 Ayat 6 bahwa pilkada 2020 akan dilaksanakan pada bulan September.

Selain itu, Arief berkata biasanya KPU menggelar pemilu pada hari Rabu. Selain itu, KPU juga menghindari agar tidak memilih tanggal yang hanya terdiri dari satu angka agar tak terjadi persamaan dengan nomor urut peserta pilkada nantinya.

“Intinya Rabu jatuh pada tanggal berapa saja di bulan September. Tapi kalau tanggal itu satu angka, tidak kami gunakan,” ujar Arief di Jakarta, Senin 24 Juni 2019.

Menurutnya, jika memilih tanggal yang hanya terdiri dari satu angka, lalu memiliki persamaan dengan peserta pilkada, hal itu disebutnya dapat berpengaruh terhadap pemilih.

Arief berkata keputusan memilih 23 September sebagai hari pelaksanaan pilkada serentak 2020 juga sudah melalui berbagai pertimbangan dan diskusi bersama dengan anggota KPU lainnya.

Selain itu, dia menyebut pihaknya mendiskusikan tanggal ini kepada pihak lain. Diskusi dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya kegiatan keagamaan di daerah setempat.

“Kemudian kita juga minta laporan teman-teman daerah, apa ada atau nggak hari keagamaan atau hari penting di daerah tersebut,” kata Arief.

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini