Inggris Tolak Gagasan New Lockdown

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Pemerintah Inggris menolak gagasan lockdown nasional baru. Meski sebuah survey menunjukkan angka infeksi akibat virus Corona di Negeri Ratu Elizabeth itu terus mengalami peningkatan.

Inggris telah mencatat rata-rata lebih dari 20 ribu kasus virus Corona baru dalam sehari selama seminggu terakhir. Akan tetapi pemerintah tetap menolak untuk menerapkan lockdown, bahkan ketika Prancis dan Jerman kembali memberlakukan pembatasan di seluruh negeri.

“Kami telah melihat beberapa bukti sejak kami mulai menerapkan pendekatan berjenjang ini bahwa tingkat kenaikan (virus Corona) telah melambat,” kata Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab, melansir Reuters, Sabtu, 31 Oktober 2020.

“Itulah cara kami menghindari tindakan yang lebih drastis yang tidak ingin kami ambil karena pengaruhnya terhadap ekonomi,” sambungnya.

Kebijakan lockdown di sejumlah negara menuai pro dan kontra. Di mana pemerintah bekerja keras guna menekan laju infeksi virus Corona, sementara di sisi lain, rakyat juga berjuang untuk kelangsungan hidup mereka.

Seperti yang terjadi di Spanyol. Sebagaimana diketahui, Negeri Matador itu menjadi salah satu titik panas virus Corona terburuk di Eropa dengan lebih dari 3 juta infeksi. Akan tetapi kebijakan pemerintah memberlakukan kembali jam malam mendapat tentangan.

Salah seorang warga Spanyol yang berprofesi sebagai koki menentang keputusan pemerintah terkait lockdown. Ia menilai menerapkan kembali lockdown terlalu berlebihan dan membuat rakyat sepertinya kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini