MATA INDONESIA, NAYPYIDAW – Pemerintah Inggris meminta junta militer Myanmar untuk menyerahkan kekuasaan terhadap pemerintah terpilih. Negeri Ratu Elizabeth juga terkejut dengan penggunaan kekuatan mematikan oleh pasukan keamanan Myanmar terhadap para demontran, terutama di kota Hlaingthaya.
“Kami menyerukan penghentian segera kekerasan ini dan rezim militer menyerahkan kembali kekuasaan kepada mereka yang dipilih secara demokratis oleh rakyat Myanmar,” kata Duta Besar Inggris untuk Myanmar, Dan Chugg, melansir Reuters.
Pada 11 Maret 2021, Amnesty Internasional mengatakan bahwa militer Myanmar menggunakan senjata perang dan kekuatan mematikan dalam tindakan kerasnya terhadap para demonstran yang menolak kudeta.
Amnesty menuduh militer menggunakan senjata yang cocok untuk medan perang untuk membunuh pengunjuk rasa. Dikatakan bahwa mereka berada di tangan unit-unit yang dituduh oleh kelompok hak asasi telah bertahun-tahun melakukan kekejaman terhadap kelompok etnis minoritas, termasuk Muslim Rohingya.
Junta militer Myanmar mengatakan pihaknya mengambil alih kekuasaan setelah tuduhan penipuan dalam pemilu 8 November yang dimenangkan oleh partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi secara telak, 83 persen suara.
Namun, tuduhan junta militer terkait kecurangan dalam pemilu ditepis oleh komisi pemilihan Myanmar. Meski begitu, juta militer telah berjanji akan menggelar pemilihan umum baru, namun belum menetapkan tanggal pasti.
Aung San Suu Kyi ditahan sejak kudeta awal Februari dan menghadapi setidaknya empat dakwaan, termasuk penggadaan radio walkie-talkie secara ilegal serta melanggar protokol virus corona.
Jauh dari Hlaingthaya, setidaknya 16 kematian dilaporkan di tempat lain di Myanmar, termasuk di kota kedua Mandalay dan di Bago, di mana televisi pemerintah MRTV mengatakan seorang petugas polisi meninggal karena luka di dada setelah konfrontasi dengan pengunjuk rasa.
Sebelumnya, Inggris menyarankan warganya yang berada di Myanmar untuk segera meninggalkan negara tersebut. Pemerintah Inggris khawatir dengan perlakuan junta militer yang kian represif terhadap para demonstran.
“Kantor Luar Negeri, Persemakmuran & Pembangunan menyarankan warga negara Inggris untuk meninggalkan negara itu dengan cara komersial, kecuali ada kebutuhan mendesak untuk tinggal,” kata Kementerian Luar Negeri Inggris dalam sebuah pernyataan, melansir Arab News (12/3).
