MATA INDONESIA, JAKARTA-Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Donny Pasaribu mengatakan infrastruktur menjadi pintu utama bagi para investor mau berinvestasi di wilayah yang memiliki lahan pertanian berskala luas di luar Pulau Jawa.
Petani individu, asosiasi petani dan penduduk setempat kebanyakan berinvestasi di infrastruktur berskala kecil sementara pemerintah bergerak di infrastruktur berskala besar.
“Beberapa investor memang bersedia membangun sendiri infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung usaha mereka. Namun, margin yang tidak terlalu besar pada budi daya kebanyakan tanaman pangan biasanya berujung kepada keputusan untuk akhirnya tidak berinvestasi di sektor ini,” katanya.
Selain infrastruktur, masalah kejelasan kepemilikan lahan, terutama di pedesaan, serta potensi konflik agraria antara warga setempat dan investor, merupakan risiko investasi yang signifikan dan mempengaruhi keengganan berinvestasi di sektor hulu pertanian Indonesia.
Akibatnya, investasi swasta di sektor hulu pertanian masih terbatas. Mengatasi isu lahan, lanjut Donny, membutuhkan reformasi secara meluas yang bisa meningkatkan kejelasan kepemilikan lahan, terutama di wilayah pedesaan di Indonesia.
Menyusutnya lahan pertanian akibat konversi ke penggunaan nonpertanian seiring dengan bertambahnya populasi juga menambah persoalan. Tingkat konversi lahan di Indonesia mencapai 187.720 hektare/tahun, dengan kebanyakan lahan beralih fungsi menjadi perumahan dan kawasan industri
“Pemerintah sebenarnya sudah merespons urgensi reformasi kebijakan melalui deregulasi lewat UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun, masih dibutuhkan sejumlah penyesuaian pada peraturan turunan dan teknis untuk mengatasi rumitnya proses serta persyaratan untuk mendapatkan izin investasi, serta transparansi dan konsistensi pelaksanaan kebijakan,” kata dia.
Menurut Donny, diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan, terutama bagi kementerian dan lembaga pemerintah yang terkait perdagangan dan investasi sektor pertanian, serta pemerintah daerah agar lebih siap mengakomodasi penanaman modal asing (PMA).
Donny melanjutkan upaya memangkas birokrasi, seperti yang diukur melalui peringkat Indonesia dalam indeks kemudahan berbisnis Bank Dunia (Ease of Doing Business Index), juga tetap perlu terus dilanjutkan.
Pada 2020, Indonesia menduduki peringkat 72 dari 190 dalam kemudahan berbisnis pada indeks tersebut, namun pada indikator lainnya, peringkat Indonesia tidak terlalu baik.
 Donny Pasaribu mengatakan infrastruktur menjadi pintu utama bagi para investor){kind=link}