MATA INDONESIA, JAKARTA-Industri hilir kelapa terus dikembangkan oleh pemerintah agar mampu berorientasi ekspor sehingga dapat memberikan nilai tambah lebih untuk petani dan menyumbangkan efek pengganda bagi perekonomian.
“Kebijakan hilirisasi yang dilakukan pemerintah tentunya membutuhkan kolaborasi dan kerja sama
dari semua pihak agar pengembangannya dapat memberikan dampak yang besar dan bermanfaat bagi masyarakat secara luas, termasuk bagi petani dan pengusaha kelapa,” kata Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.
Ia pun mengajak seluruh pihak memberikan kontribusi dan berkolaborasi mendorong hilirisasi kelapa serta berkomitmen menciptakan iklim investasi perkebunan, terutama untuk kelapa.
Salah satu upaya pengembangan agribisnis kelapa yang kini tengah dilakukan pemerintah adalah mendorong peningkatan produktivitas tanaman kelapa melalui penyediaan bibit berkualitas dan pengembangan industri pengolahan kelapa melalui diversifikasi produk turunannya.
Hingga kini rata-rata produktivitas tanaman kelapa dalam negeri masih berkisar kurang dari satu ton per hektare, sehingga perlu menjadi fokus untuk dikembangkan.
Menko Airlangga menjelaskan kelapa sebagai unggulan kedua setelah kelapa sawit, memberikan nilai ekonomi hingga Rp30 triliun terhadap pertumbuhan ekspor sektor pertanian yang mencapai 24,98 persen secara tahunan atau sebesar 380 juta dolar AS per Juli 2022.
Tingginya ekspor kelapa tersebut berkontribusi terhadap peningkatan hasil, pendapatan, dan
tenaga kerja, sehingga pemerintah berkomitmen terus mempertahankan kinerja kelapa agar tetap
impresif.
Salah satu yang dilakukan pemerintah, lanjutnya, penanaman satu juta benih Kelapa Genjah di Solo Raya.
Kemudian membangun kebun bibit kelapa terkait optimalisasi ekspor perkebunan dalam upaya pemulihan ekonomi nasional serta melaksanakan skema closed loop Kelapa Genjah di Sukabumi bekerja sama dengan PT Unilever.
Pemerintah juga memberikan dukungan terkait pembiayaan yang dapat dimanfaatkan oleh petani melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp373,17 triliun.
