MATA INDONESIA,JAKARTA – Indonesia bisa kehilangan potensi ekonomi sebanyak 112,2 triliun rupiah atau 0,5 persen dari Gross Domestic Product (GDP) pada tahun 2023 akibat krisis perubahan iklim.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan bahwa tanda-tanda terjadinya krisis perubahan iklim dapat dilihat dari kenaikan emisi gas sebesar 4,3 persen dari tahun 2010-2018. Selain itu,suhu udara juga naik 0,03 derajat Celcius tiap tahun serta tinggi permukaan laut yang naik sekitar 0,8-1,2 cm.
“Pada 2030, Indonesia bisa kehilangan potensi ekonomi akibat krisis perubahan iklim sebesar 0,6-3,45 persen dari GDP. Salah satu institut di Swiss membuat laporaan bahwa dunia akan kehilangan potensi ekonomi hingga 10 persen jika kesepakatan Paris Agreement untuk mencapai emisi nol pada 2050 tidak tercapai,” jelas Sri Mulyani dalam HSBC Sumiit 2022, 14 September 2020 di Jakarta.
Oleh karena itu, pemerintah Indonesia saat ini berupaya untuk dapat mengurangi emisi.
Target Indonesia yaitu 29 persen emisi CO2 melalui kebijakan-kebijakan internal dan 41 persen CO2 melalui bantuan internasional pada tahun 2030.
Kementerian Keuangan juga menyiapkan APBN yang akan menjadi dana mitigasi dari perubahan iklim yang terjadi. Perubahan iklim ini tentunya bukan hanya masalah bagi Indonesia namun masalah untuk seluruh negara secara global.
Agenda mitigasi perubahan iklim merupakan tantangan bagi Indonesia, bukan hanya untuk pemerintah namun juga untuk seluruh stakeholder yang terkait. Indonesia sudah berkomitmen penuh dalam mewujudkan nol emisi dalam mengendalikan perubahan iklim saat ini.