Di DK PBB, Indonesia Lawan AS Soal Dataran Tinggi Golan

Baca Juga

MINEWS.ID, JAKARTA – Indonesia menolak keras pengakuan Pemerintah Amerika Amerika Serikat bahwa Dataran Tinggi Golan sebagai bagian dari Israel.

Hal itu diungkapkan Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Wamenlu RI) A.M. Fachir pada pertemuan Dewan Keamanan PBB mengenai Palestina, di Markas PBB New York, Amerika Serikat, Selasa 26 Maret 2019.

“Indonesia menolak keras adanya pengakuan AS bahwa Dataran Tinggi Golan merupakan bagian dari Israel. Tindakan ini tidak bisa diterima dengan standar apapun, khususnya Resolusi DK PBB,” ujar A.M. Fachir.

Dia menegaskan Indonesia mengakui Dataran Tinggi Golan hanya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah kedaulatan Suriah.

Menurut Fachir pengakuan tersebut merupakan tindakan yang tidak bisa diterima dengan standar apapun, terutama Resolusi Dewan Keamanan PBB.

Dia juga menegaskan pengakuan AS itu akan mengganggu upaya penciptaan perdamaian dan stabilitas di kawasan.

Wakil Menlu RI menyampaikan permintaan kepada Dewan Keamanan PBB untuk terus memonitor perkembangan di Palestina, khususnya di Yerusalem, untuk menghindari eskalasi konflik.

Berita Terbaru

MBG sebagai Pilar Strategis Mewujudkan Generasi Emas Indonesia

Oleh: Dewi Puteri Lestari* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah visioner yang menegaskan keberpihakan negara terhadap masa depan generasi muda. Kebijakan ini tidak dapat dipandang secarasempit sebagai program distribusi makanan semata, melainkan sebagai strategi besar pembangunan sumber daya manusia yang dirancang secara sistematis, terukur, dan berorientasi jangka panjang. Dalam konteks persaingan global yang semakin kompetitif, kualitas manusia menjadi faktor penentu daya saing bangsa. Karena itu, intervensi negara pada aspek gizi anak sekolah merupakan keputusanstrategis yang mencerminkan kepemimpinan yang berpandangan jauh ke depan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa MBG tidak mengurangiprogram maupun anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan tetap berada pada porsi 20 persen APBN dengan nilai Rp 769,1 triliun, sesuai amanat konstitusi. Seluruh program pendidikan tetap berjalan sebagaimana mestinya dan bahkanmengalami penguatan. Penegasan ini menunjukkan bahwa pemerintah bekerjadengan perencanaan fiskal yang matang, berbasis data, serta melalui koordinasiintensif dengan DPR. Dengan fondasi anggaran yang kokoh dan legitimasi politikyang kuat, MBG hadir sebagai penguat ekosistem pendidikan nasional. Dukungan parlemen terhadap MBG juga memperlihatkan kesadaran kolektif bahwainvestasi pada generasi muda harus ditempatkan sebagai prioritas utama. KetuaBadan Anggaran DPR RI...
- Advertisement -

Baca berita yang ini