Indonesia Fokus Menuju Energi Hijau dalam Presidensi G20

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada asosiasi pengusaha untuk merumuskan transformasi menuju ekonomi yang ramah lingkungan.

Menurut Presiden Jokowi, pelaku usaha perlu merumuskan ekonomi hijau karena mereka lebih tahu kebutuhannya di lapangan.

“Detailkan transformasi ekonomi mulai dari green economy, green energy, green tourism, blue economy seperti apa?” ujar Presiden Jokowi.

Kebijakan Pemerintah Indonesia yang kini lebih berorientasi menuju ekonomi hijau juga tidak terlepas dengan fokus bangsa ini sebagai Presidensi G20 hingga 2022.

Itulah sebabnya, di Rapimnas Kadin Indonesia, sangat jelas disuarakan Presiden bahwa transisi energi hijau juga akan menjadi fokus Indonesia dalam Presidensi G20 hingga 2022.

Sebagai gambaran, sejumlah negara juga telah bergerak ke arah ekonomi hijau. Presiden Jokowi memberikan gambaran bahwa negara-negara di benua biru juga kini cenderung hanya menerima produk-produk ramah lingkungan.

Nah, tambah Kepala Negara, Indonesia juga memiliki potensi besar dalam mengembangkan ekonomi hijau.

Salah satu contohnya adalah 4.400 sungai yang bisa dijadikan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Tidak itu saja, negara ini juga memiliki sumber energi dari panas bumi yang belum tergarap optimal.

“Potensi geothermal kita bisa 29.000 megawatt, baru terpakai 2.000 watt. Artinya, tidak sampai 10 persen,” katanya.

Institusi yang kini banyak terlibat pengembangan energi hijau adalah PT Perusahaan Listrik (PLN) Persero. Menurut Executive Vice President Komunikasi Korporat PLN Agung Murdifi, BUMN itu telah memiliki RUPTL 2021-2030.

“Di blue print merupakan kebijakan jangka pendek dan menjadi komitmen kami mendorong pengembangan energi baru terbarukan,” ujarnya.

Perubahan iklim yang merupakan ancaman besar bagi kemakmuran dan pembangunan global tidak lagi terbantahkan. Butuh solidaritas, kemitraan, kerja sama, kolaborasi global untuk mencari jawaban terhadap permasalahan tersebut.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Anggaran Pendidikan Naik, Bukan Turun: Meluruskan Isu MBG dan APBN 2026

Oleh : Dr. Ahmad Budidarma, S.Kom, MM Penelaah Teknis Kebijakan Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemdikdasmen Belakangan ini, ruang publik diramaikan oleh narasi bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah “menggerus” anggaran pendidikan. Isu tersebut menyebar luas di media sosialdan sebagian ruang diskusi publik, memunculkan kekhawatiran bahwa komitmen negara terhadap sektor pendidikan tengah mengalami penurunan. Kekhawatiran ini tentu dapatdipahami. Pendidikan adalah fondasi masa depan bangsa; setiap perubahan alokasi anggaranselalu sensitif dan mudah memicu respons emosional. Namun, bila kita merujuk pada dokumen resmi pemerintah dalam Rancangan APBN 2026 serta penjelasan yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, fakta yang muncul justru sebaliknya: anggaran pendidikan tahun 2026 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah tetap menjaga amanat konstitusi untuk mengalokasikan sekurang-kurangnya 20 persen dari total belanja negara untuk fungsi pendidikan. Artinya, secara normatif dan fiskal, komitmen tersebut tetap terpelihara. Kenaikan ini juga tercermin pada pagu anggaran Kementerian Pendidikan...
- Advertisement -

Baca berita yang ini