MATA INDONESIA, JAKARTA – Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi meminta Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk segera menunjuk utusan guna menyelesaikan konflik dalam negeri Myanmar.
Usai kudeta yang dilakukan oleh junta militer pada awal Februari, Myamnar –negara yang berbatasan dengan Thailand dan India itu, mengalami chaos dengan maraknya aksi unjuk rasa yang diikuti berbagai lapisan masyarakat dan pertempuran antara pasukan keamanan kontra kelompok etnis di wilayah perbatasan.
Konflik ini pun menyita perhatian ASEAN – yang memimpin upaya diplomatik utama di Myanmar sejak kudeta yang menjerumuskan Negara Pagoda ke dalam kekacauan, dengan ratusan pembunuhan yang dilakukan oleh pasukan keamanan dan ribuan orang dipenjara, berdasarkan laporan Kelompok Advokasi Asosiasi Bantuan untuk Narapidana Politik atau Assistance Association for Political Prisoners (AAPP).
Sedikit kemajuan nyata telah dibuat sejak ASEAN mengatakan pada KTT di Jakarta, Indonesia bulan April bahwa mereka telah mencapai ‘konsensus’ dengan negara anggota penguasa junta Myanmar.
Adapun lima poin konsensus di antaranya: mengakhiri kekerasan, dialog konstruktif di antara semua pihak, utusan khusus ASEAN untuk memfasilitasi dialog, penerimaan bantuan, serta kunjungan utusan ke Myanmar.
“Penunjukan utusan khusus harus segera dilakukan dan komunikasi dengan semua pihak harus tetap dijaga,” kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam konferensi pers video di Jakarta, Rabu, 2 Juni 2021.
Ketua dan sekretaris jenderal dari 10 negara ASEAN berencana untuk melakukan perjalanan ke Myanmar dalam beberapa hari mendatang untuk menindaklanjuti konsensus lima poin yang telah disetujui oleh blok tersebut.
Alih-alih setuju untuk berdialog dengan kekuatan oposisi yang telah membentuk Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), junta justru membeli label NUG sebagai organisasi teroris dan pengkhianat.
“Dialog inklusif harus didorong untuk menyelesaikan krisis politik di Myanmar dan mengembalikan demokrasi ke ranah politik Myanmar sesuai dengan kehendak rakyat Myanmar,” tuntas Retno.
Akan tetapi kabar terbaru mengatakan bahwa ada perbedaan dalam penyelesaikan konflik di Myanmar. Di mana Indonesia lebih memilih menunjuk satu utusan yang akan memimpin misi soal Myanmar.
Sementara Thailand yang notabene memiliki kedekatan dengan junta militer, mendorong ASEAN untuk membentuk lebih banyak perwakilan dalam tim delegasi.
Sedangkan mayoritas negara anggota ASEAN lebih mendukung pembentukan tiga delegasi yang diwakili oleh Brunei Darussalam, Indonesia, dan Thailand. Sejauh ini belum ada komentar dari pihak-pihak terkait.
