MATA INDONESIA, JAKARTA – Taliban mengejutkan banyak pihak karena berhasil mengusai wilayah Ibu Kota Kabul dan menduduki Istana Kepresidenan Afghanistan pada Minggu (15/8). Ini terbilang singkat karena hanya sekitar tiga bulan sejak pertama kali Taliban melancarkan serangan.
Taliban mulai mengintensifkan serangan setelah Amerika Serikat (AS) dan NATO memutuskan untuk menarik pasukan setelah 20 tahun berperang. Saat itu, Taliban melancarkan serangan besar-besaran pertama di Provinsi Helmand dan enam kawasan lain. Beberapa hari kemudian, kelompok itu berhasil merebut distrik Nerkh dekat Kabul.
Pada Juni, Taliban melancarkan gempuran di wilayah utara, jauh dari daerah kekuasaan mereka di selatan. Pada akhir bulan, mereka menguasai sekitar 50 dari total 370 distrik di kawasan utara Afghanistan.
Sementara di sepanjang Juli, Taliban terus menggencarkan serangan. Berdasarkan keterangan militer AS, Taliban berhasil merebut nyaris setengah dari keseluruhan distrik di Afghanistan. Saat itu, banyak pasukan Afghanistan justru kabur ketika Taliban datang.
Memasuki Bulan Agustus, Taliban berhasil merebut ibu kota provinsi pertama, yaitu Zaranj. Pada hari berikutnya, Taliban hingga merebut Kota Kunduz di utara. Puncaknya pada 15 Agustus, di mana akhirnya sukses menguasai ibu kota, sekaligus membuat Presiden Ashraf Ghanis melarikan diri ke Uni Emirat Arab dengan dalih demi menghindari pertumpahan darah.
Taliban juga resmi mengumumkan pemerintahan sementara dengan Mullah Hasan Akhund ditunjuk sebagai Perdana Menteri. Akan tetapi, kabinet baru bentukan Taliban menuai sorotan.
Pasalnya, ada 14 nama dalam pemerintahan sementara Afghanistan masuk daftar hitam terorisme Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk sang Perdana Menteri Mullah Mohammad Hasan Akhund.
Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi pun berharap Afghanistan tidak menjadi sarang teroris atau menjadi tempat pelatihan organisasi terlarang. Pernyataan ini juga telah disampaikan Menlu Retno saat bertemu perwakilan Taliban di Doha, Qatar, pada 26 Agustus 2021.
“Indonesia berharap Afghanistan tidak dijadikan sebagai tempat berkembang biak dan pelatihan organisasi teroris dan kegiatan yang mengancam perdamaian dan stabilitas kawasan,” tutur Menlu Retno Marsudi dalam pernyataan pers virtual, Kamis, 9 September 2021.
“Indonesia terus menggarisbawahi pentingnya membangun pemerintahan yang inklusif, di Afghanistan,” sambungnya.
Menlu Retno juga berharap, Taliban lebih peduli terhadap hak asasi manusia, khususnya hak-hak kaum perempuan dan anak perempuan – termasuk hak untuk bersekolah dan bekerja.
Sebelumnya, juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid menegaskan bahwa Taliban berkomitmen untuk menghormati hak-hak perempuan dan anak perempuan menurut syariat Islam. Ia juga memastikan, terdapat perbedaan besar antara Taliban yang digulingkan AS tahun 2001 dengan sikap mereka saat ini.
