Imunisasi Ideologi Cegah Radikalisme

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Imunisasi ideologi penting untuk mencegah radikalisme. Caranya dengan mengantisipasinya dari hulu ke hilir. Wakil Ketua Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme MUI, Irjen Pol (Purn) Ir Hamli ME menegaskan bahwa imunisasi ideologi itu adalah memberikan pemahaman untuk menangkal ideologi radikalisme.

“Memberi pemahaman tangkal radikalisme dengan kearifan lokal dan kesejahteraan,” kata Hamli di dalam diskusi berjudul ‘Ancaman Radikalisme di Tengah Pandemi Covid-19’ di kanal Youtube Hidup TV, Jumat 19 Maret 2021.

Esensi dari hulu sampai ke hilir yaitu penanganannya mencakup seluruh stakeholder mulai dari kementerian hingga pendidikan di usia dini.

Sementara Wakil Ketua Pembina Pengurus Pusat Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PP Perti) Dr KH Anwar Sanusi mengatakan bahwa Pancasila adalah vaksin terbaik untuk meningkatkan kekebalan masyarakat dari pengaruh radikalisme dan terorisme.

“Karena Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya bahwa seluruh rakyat dan warga Indonesia harus mempunyai Tuhan dan harus beragama. Dan sepanjang yang saya ketahui tidak ada agama yang mengajarkan tentang radikalisme dan terorisme, sehingga kalau sila pertama ini sudah meresap di dalam jiwa masyarakat kita, maka tidak akan ada yang namanya terorisme maupun radikalisme,” kata Anwar.

Anwar juga menegaskan bahwa Pancasila merupakan falsafah bangsa dan juga ideologi yang pada hakekatnya menghendaki keadilan.

“Oleh sebab itu untuk mencapai suatu keadilan sebagai sila yang kelima, selain Ketuhanan Yang Maha Esa kita direkatkan dulu dengan sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Artinya, sebagai manusia Indonesia maka akan ada yang dalam Islam disebut ‘hablum minannas’ yakni hubungan horizontal, antar manusia untuk saling hormat menghormati, saling beretika baik dalam tindak tanduk maupun di dalam perkataan,” kata Anwar.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini