IKN Ramai Diminati Investor, Presiden Segera Terbitkan Aturan

Baca Juga

MATA INDONESIA, PENAJAM – Banyak investor berminat membenamkan modalnya di proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa menyebut pihaknya akan segera bertemu dengan para investor.

”Investor itu sudah banyak yang menanyakan dan mungkin sebentar lagi kita akan bertemu,” katanya seusai rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Senin, 13 Juni 2022.

Ia mengakui para investor tersebut masih menunggu payung hukum yang mengatur perihal investasi di IKN. Dia pun mengaku telah menyampaikan persoalan tersebut kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

“Pedomannya itu supaya lebih tegas tadi kita minta arahan Bapak Presiden. Dua minggu kedepan mudah-mudahan aturan itu selesai,” katanya.

Adapun beleid yang dimaksud Suharso mengatur pemberian insentif dan desentif kepada para investor. Insentif tersebut, kata dia, termasuk insentif fiskal dan nonfiskal.

Pembangunan IKN rencananya pada paruh kedua 2022 dengan beberapa pekerjaan di lapangan. Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan beberapa pekerjaan di lapangan akan mulai dilakukan. Khususnya menyangkut pematangan tanah atau land development serta akses-akses penting, seperti logistik serta beberapa jalur untuk infrastruktur.

“Kita harapkan nanti pada paruh kedua 2022 ini beberapa pengerjaan di lapangan sudah berjalan. Beberapa jalur untuk infrastruktur juga kita buat. Dengan harapan agar nanti di 2023 kita akan membangun dalam skala-skala yang memang sudah kita targetkan,” ujar Bambang.

Sementara itu, sebelumnya, Jokowi dalam arahannya meminta agar Tim Transisi Pendukung Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan IKN segera melaksanakan dan mematangkan perencanaan pembangunan ibu kota baru. Kementerian yang tergabung dalam Tim Transisi sudah melakukan konsolidasi dan koordinasi. Sehingga target-target pada 2024 dapat tercapai.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Employment from the Village: Koperasi Merah Putih dan Ekonomi Kerakyatan

Oleh : Pratama Dika SaputraGagasan membangun ekonomi nasional dari desa kembali menemukan momentumnya melalui program Koperasi Merah Putih yang digagas pemerintah. Dalam konteks ketimpanganpembangunan yang masih menjadi pekerjaan rumah, pendekatan berbasis desa menjadi strategi yang tidak hanya relevan, tetapi juga mendesak. Desa bukan lagi dipandang sebagai objek pembangunan semata, melainkan sebagai subjek utama yang memiliki potensi besar dalammenciptakan lapangan kerja, memperkuat ketahanan ekonomi, serta mendorong kemandirian nasional. Program Koperasi Merah Putih menjadi representasi nyata dari upaya tersebut, denganorientasi pada penciptaan employment from the village yang berbasis ekonomi kerakyatan.Target ambisius pemerintah untuk membangun lebih dari 25 ribu koperasi dalam waktu singkatmencerminkan keseriusan dalam mengakselerasi pembangunan ekonomi berbasis komunitas. Presiden Prabowo Subianto menilai bahwa koperasi harus menjadi institusi ekonomi yang nyata, bukan sekadar formalitas administratif. Oleh karena itu, koperasi dirancang memiliki fasilitaslengkap seperti gudang, alat pendingin, hingga kendaraan distribusi agar mampu beroperasisecara efektif dan efisien. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokuspada kuantitas, tetapi juga kualitas kelembagaan yang mampu menjawab kebutuhan riilmasyarakat desa.Kehadiran koperasi sebagai agregator ekonomi desa memiliki implikasi besar terhadappenciptaan lapangan kerja. Dengan memotong rantai distribusi yang panjang, koperasi dapatmeningkatkan nilai tambah produk lokal sekaligus membuka peluang kerja baru di sektorlogistik, pengolahan, hingga pemasaran. Model ini memungkinkan masyarakat desa untuk tidaklagi bergantung pada pusat-pusat ekonomi di kota, melainkan menciptakan ekosistem ekonomiyang mandiri di wilayahnya sendiri. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi menekanurbanisasi serta mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah.Lebih jauh, Koperasi Merah Putih juga dirancang sebagai solusi terhadap persoalan klasik yang dihadapi petani dan nelayan, yakni keterbatasan akses pasar dan pembiayaan. Dengan adanyalayanan simpan pinjam, distribusi pupuk, hingga fasilitas penyimpanan seperti cold storage, koperasi dapat menjadi tulang punggung bagi sektor produktif di desa. Hal ini sejalan denganupaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional, yang sangatbergantung pada optimalisasi potensi daerah.Namun demikian, skala besar program ini juga menghadirkan tantangan yang tidak kecil. Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti mengingatkan bahwa keberhasilan koperasi sangatditentukan oleh kualitas sumber daya manusia dan...
- Advertisement -

Baca berita yang ini