MATA INDONESIA, JAKARTA-Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjadi stimulus pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional. Sebab, pembangunan IKN telah diarahkan di luar Pulau Jawa dengan letak yang lebih seimbang secara spasial dan ekonomi.
“Pembangunan IKN sebagai stimulus pemerataan pertumbuhan perekonomian nasional,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Badan Pusat Statistik (2021-2022) mencatat bahwa sekitar 57 persen penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa dan kontribusinya terhadap PDB Indonesia sebesar 57,78 persen pada triwulan I-2022.
Dalam periode sama, perekonomian Pulau Kalimantan berkontribusi kepada PDB sebesar 8,29 persen, Sumatera 21,96 persen, Sulawesi 6,73 persen, Bali dan Nusa Tenggara 2,66 persen serta Maluku dan Papua 2,58 persen.
Dalam jangka panjang, keberadaan IKN diharapkan dapat berperan sebagai economic super hub dan economic value chain nasional.
Pengembangan economic super hub akan dikembangkan dalam enam klaster ekonomi strategis, resilien, dan inovatif, meliputi klaster industri teknologi bersih, farmasi terintegrasi; industri pertanian berkelanjutan, ekowisata; kimia dan produk turunan kimia dan energi rendah karbon.
Di samping itu, terdapat juga dua klaster pendukung, yaitu pendidikan abad ke-21 serta smart city dan pusat industri 4.0.
“Pemindahan IKN ke Pulau Kalimantan dan menjadikannya sebagai economic super hub merupakan salah satu strategi untuk menggeser porsi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dari barat menjadi lebih ke timur,” ujarnya.
Menurutnya, kolaborasi dan partisipasi setiap pemangku kepentingan terkait menjadi kunci utama membuat pembangunan IKN ini berjalan lancar.
“Hadirnya berbagai elemen yang berkontribusi positif, termasuk dari kalangan perguruan tinggi diharapkan mampu mempercepat realisasi investasi dalam pembangunan IKN Nusantara dan sejalan dengan strategi pembangunan yang telah direncanakan oleh Pemerintah,” jelasnya.
Selain itu, pembangunan IKN tentunya membutuhkan suplai SDM berkualitas, khususnya dari penduduk sekitar IKN. Oleh karenanya, peningkatan anggaran pendidikan nasional menjadi salah satu jalan bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM dengan alokasi dana pendidikan pada 2022 Rp542,8 triliun.
