IKN Berdampak Positif terhadap Pembangunan Daerah

Baca Juga
MATA INDONESIA, JAKARTA – Keberadaan Ibu Kota Negara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), akan berdampak positif terhadap pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Tito Karnavian, Jumat 18 Februari 2022 mengatakan, salah satu tujuan pemindahan IKN ke Kaltim merupakan langkah untuk mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia. ”Pembangunan tidak hanya terpusat di Jawa, sehingga kesenjangan antar daerah tak terpaut jauh,” ujar mendagri.
Ia menegaskan dampak keberadaan IKN terhadap daerah di Kaltim sudah terasa sejak mulainya pembangunan. Hal itu terlihat dari laju pertumbuhan di berbagai sektor seperti bandara, hotel, restoran, dan sebagainya yang lokasinya tak jauh dari pembangunan IKN.

 

Kondisi tersebut akan terus berlangsung, baik saat proses pembangunan, masa transisi perpindahan, hingga nanti IKN berdiri. Dan menjadi pusat pemerintahan Indonesia.

Dampak pembangunan tersebut tidak hanya terasa oleh daerah yang berdekatan langsung dengan lokasi IKN, tapi juga daerah lainnya yang berada di Kaltim.

“Pembangunan ini sesuatu yang memang sangat strategis jangka panjang, nilainya ada yang jangka panjang, tinggi sekali nilainya,” kata Mendagri.

Karena itu, menurut Mendagri, kepala daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), termasuk masyarakat di Kaltim perlu mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang memilih daerah tersebut sebagai lokasi kota Nusantara.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini