IKN Berdampak Positif terhadap Pembangunan Daerah

Baca Juga
MATA INDONESIA, JAKARTA – Keberadaan Ibu Kota Negara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), akan berdampak positif terhadap pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Tito Karnavian, Jumat 18 Februari 2022 mengatakan, salah satu tujuan pemindahan IKN ke Kaltim merupakan langkah untuk mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia. ”Pembangunan tidak hanya terpusat di Jawa, sehingga kesenjangan antar daerah tak terpaut jauh,” ujar mendagri.
Ia menegaskan dampak keberadaan IKN terhadap daerah di Kaltim sudah terasa sejak mulainya pembangunan. Hal itu terlihat dari laju pertumbuhan di berbagai sektor seperti bandara, hotel, restoran, dan sebagainya yang lokasinya tak jauh dari pembangunan IKN.

 

Kondisi tersebut akan terus berlangsung, baik saat proses pembangunan, masa transisi perpindahan, hingga nanti IKN berdiri. Dan menjadi pusat pemerintahan Indonesia.

Dampak pembangunan tersebut tidak hanya terasa oleh daerah yang berdekatan langsung dengan lokasi IKN, tapi juga daerah lainnya yang berada di Kaltim.

“Pembangunan ini sesuatu yang memang sangat strategis jangka panjang, nilainya ada yang jangka panjang, tinggi sekali nilainya,” kata Mendagri.

Karena itu, menurut Mendagri, kepala daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), termasuk masyarakat di Kaltim perlu mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang memilih daerah tersebut sebagai lokasi kota Nusantara.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Percepat Digitalisasi Sekolah Rakyat, Pemerintah Jalin Kolaborasi Lintas Sektor

Oleh: Laras Indah Sari Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus mengakselerasi upayadigitalisasi pendidikan nasional melalui program Sekolah Rakyat. Skema kolaborasi lintassektoral pun digencarkan untuk mewujudkan transformasi digital yang menyeluruh dalampelaksanaan program pendidikan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem tersebut. Kementerian Sosial bekerja sama dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI untuk mempercepat digitalisasi tata kelola Sekolah Rakyat. Dukungan BNI akan mencakupsistem administrasi digital bagi siswa dan guru mulai dari proses penerimaan peserta didikbaru, kartu pintar siswa, absensi elektronik, hingga Learning Management System (LMS) yang terintegrasi.  Selain itu, BNI juga menyiapkan sistem pengelolaan penyaluran dana dari Kemensos kesekolah, payroll guru, transaksi mitra seperti catering dan laundry, serta dashboard monitoring keuangan sekolah yang seluruhnya menggunakan sistem cashless melalui QRIS dan BNIdirect. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menilai digitalisasi menjadi kunci penting untukmodernisasi tata kelola Sekolah Rakyat. Menurutnya, digitalisasi administrasi akan membuatpengelolaan sekolah menjadi lebih efisien, transparan, dan minim kebocoran anggaran.  Melalui dashboard, pemerintah dapat memantau langsung data absensi, konsumsi gizi siswa, hingga kondisi keuangan sekolah secara real-time. Sistem digital BNI diharapkan dapatsegera direalisasikan dan diuji coba agar bisa langsung digunakan pada masa orientasi siswayang dimulai pada 14 Juli mendatang. Saat ini, proses renovasi gedung telah rampung, guru telah disiapkan, dan langkah berikutnya ialah pemasangan alat, kartu siswa, sistem absensi, serta dashboard laporan yang terintegrasi. Program Sekolah Rakyat hadir sebagai bentuk intervensi pemerintah untuk memutus matarantai kemiskinan struktural melalui jalur pendidikan. Sekolah Rakyat dirancang khususmenjangkau anak-anak dari keluarga desil 1 dan 2 dalam Data...
- Advertisement -

Baca berita yang ini