IKN Adaptasi Tol Bawah Laut Seperti di Korsel

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Pemerintah akan menerapkan pengolahan air bersih di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara seperti di Korea Selatan.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut, teknologi penyediaan air minum tersebut akan berkapasitas 300 liter per detik. Di sana, teknologi tersebut bisa dibangun di wilayah real estate sekalipun.

”Jadi dengan teknologi mereka termasuk sanitasinya. Di sebelah sanitasi real estate mal jadi masih ada teknologi-teknologi yang kita masih banyak enggak tahu,” kata Basuki, Kamis 11 Agustus 2022.

Selain teknologi air minum, Basuki mengatakan teknologi di Korea Selatan di IKN adalah immersed tunnel atau tol bawah laut.

“Kami lihat di Korea, di sana ada immersed, bukan terowongan di bawah laut tapi ini beda. Teknologinya beda. Kalau terowongan kan membuat lubang, tapi ini dengan tunnel, dibuat di darat dan ditenggelamkan. Itu immersed tunnel. Itu terdalam di dunia,” ujar Basuki.

Immersed tunnel tersebut rencananya akan dibangun sepanjang 1,5 kilometer. Saat ini PUPR telah mendesain konsepnya. Tol bawah laut tersebut dibangun untuk menghubungkan Jembatan Pulau Balang dengan IKN.

“Dari jembatan Pulau Balang ke IKN itu ada bekantan, kawasan yang perlu dilindungi. Jadi kita buatkan di bawah laut, jadi mudah-mudahan enggak mengganggu lingkungan,” terangnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini