IKAPPI Berharap PPKM Tak Mempengaruhi Distribusi Pangan

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) meminta pengelola pasar untuk memperkuat protokol kesehatan di seluruh pasar tradisional. Pasalnya, disiplin protokol kesehatan belakangan ini dinilai agak menurun.

“Kami berharap agar kebijakan ini bisa menjaga dan mengurangi laju penyebaran Covid-19 di Indonesia dan semoga pasar tradisional tetap terjaga kita semua, pedagang dan pembeli agar menjaga kesehatan,” kata Ketua Bidang Asuransi dan Kesehatan Pedagang DPP IKAPPI Mahin Aufa, Kamis, 24 Juni 2021.

IKAPPI juga meminta Kementerian Kesehatan untuk mempercepat vaksinasi di pasar tradisional. Untuk itu, IKAPPI siap membantu Kementerian Kesehatan mendata pasar tradisional dan para pedagang agar vaksinasi virus corona dapat mencapai target, seperti yang direncanakan Presiden Joko Widodo.

Berdasarkan data IKAPPI, terdapat 153 kasus baru di 28 pasar dengan kasus meninggal 19 orang. Dengan begitu, total kasus positif terinfeksi virus corona di seluruh pasar di Tanah Air menjadi 1,934 kasus dengan korban meninggal sebanyak 89 orang.

Berdasarkan fakta tersebut, IKAPPI berharap pemerintah kembali menerapkan kebijakan pembatasan kegiataan masyarakat (PPKM). Meski demikian, IKAPPI memberikan tiga catatan kepada pemerintah.

Yang pertama, agar PPKM tidak mempengaruhi distribusi pangan. Sebab bagaimanapun persoalan pangan menjadi persoalan yang dominan dan persoalan sensitif yang sangat dibutuhkan. Untuk itu, IKAPPI berharap distribusi pangan tidak terganggu agar tidak berimbas pada gejolak harga.

Catatan selanjutnya, tidak mengganggu roda ekonomi di daerah, dalam artian pemerintah daerah tidak menutup pasar sebagaui tulang punggung ekonomi daerah. Pasar juga menjadi tempat distribusi pangan di daerah, agar pangan tidak terganggu. Untuk itu pasar tetap beroperasi dengan menjalankan protokol kesehatan dengan baik.

“Yang ketiga kami meminta kepada pemerintah untuk mencari formulasi dalam hal ini kementerian terkait, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan dan kementerian lainnya agar kebijakan PPKM ini tidak menyulitkan pedagang pasar. Kami memohon agar ini segera dirumuskan dan segera diimplementasikan di masing-masing daerah,” tuntasnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Stok BBM Dipertahankan Rata-Rata 20 Hari untuk Menjamin Kebutuhan Jelang Nataru

Oleh: Anggina Nur Aisyah* Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah menegaskankomitmennya dalam menjamin ketersediaan energi nasional melalui kebijakan strategismenjaga stok bahan bakar minyak pada rata-rata 20 hari. Kebijakan ini menjadi buktinyata kesiapan negara dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakatselama periode libur panjang, sekaligus memperkuat rasa aman publik terhadapkelangsungan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan. Penjagaan stok BBM tersebutmencerminkan perencanaan yang matang, berbasis data, serta koordinasi lintas sektoryang solid antara pemerintah, regulator, dan badan usaha energi nasional. Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru memperlihatkan bahwa sektor energi ditempatkan sebagai prioritas utamadalam pelayanan publik. Presiden memastikan bahwa distribusi bahan bakar berjalanoptimal seiring dengan kesiapan infrastruktur publik, transportasi, dan layananpendukung lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energimasyarakat tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, melainkan sebagai bagian daritanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas nasional dan kenyamanan publikselama momentum penting keagamaan dan libur akhir tahun. Langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengaktifkan kembali Posko Nasional Sektor...
- Advertisement -

Baca berita yang ini