MINEWS, JAKARTA-Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengintruksikan kepada jajarannya dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk membangun hutan pantai di daerah rawan kena dampak megathrust.
Hal itu disampaikan oleh Pelaksana Harian (Plh) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Agus Wibowo.
Megathrust sendiri adalah gempa karena tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan Eurasia yang dapat memicu tsunami. Hutan pantai yang diminta Jokowi akan dibangun guna melindungi permukiman warga dan objek-objek vital yang dekat pesisir.
Benteng alam yang dimaksud adalah pohon yang di taman di depan New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kulonprogo, di Banten dan di daerah-daerah sepanjang itu.
Opsi ini, kata Agus, diambil Indonesia karena lebih ekonomis dari membangun tembok seperti yang diterapkan Jepang. Sebab Indonesia menghadapi beberapa megathrust di sepanjang pantai Sumatra, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua.
Dia menjelaskan tugas itu telah dituangkan dalam Perpres Nomor 51 Tahun 2016 yang ditandatangani oleh Jokowi. BNPB sudah mulai membangun hutan pantai pada Maret 2019.
“Hutannya tahun ini sudah mulai sampai tahun depan karena hutan butuh waktu lama untuk bisa besar, bisa 10-20 tahun,” ujarnya.
BNPB juga melakukan ekspedisi Desa Tangguh Bencana untuk mensosialisasikan mitigasi bencana. Mereka berkeliling ke daerah-daerah rawan untuk melakukan sosialisasi. Terkait opsi relokasi, Agus mengatakan cukup sulit. Pasalnya harus melalui banyak tahapan dan melibatkan banyak pihak.
Sebelumnya, BMKG mengatakan megathrust adalah ancaman riil yang patut diwaspadai seluruh pihak. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Rahmat Triyono menyatakan hal itu usai gempa magnitudo 6,9 terjadi di Banten, Jawa Barat.
Gempa di Banten pada Jumat malam terasa hingga Jakarta, Lampung, Yogyakarta. “Ancaman megathrust riil, nyata di sepanjang pantai Barat Sumatera, mungkin jaraknya sekitar 200-250 km di laut lepas,” katanya.
