Hore Subsidi Upah Segera Cair, Pekerja Diminta Belanjakan Barang Ini

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTASubsidi upah untuk para pekerja senilai Rp 600 ribu segera dicairkan. Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah meminta para pekerja yang mendapat subsidi tersebut untuk membeli produk dalam negeri dari UMKM.

Hal itu diungkapkannya Menteri Ida dalam keterangan persnya bersama Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto soal pencairan subsidi upah kepada para pekerja yang memiliki upah di bawah Rp 5 juta per bulan.

“Harapan saya, kepada teman-teman pekerja yang akan menerima program ini, Saya minta belanjakan lah uang ini untuk membeli produk-produk dalam negeri. Belilah hasil karya UMKM kita,” ujar Ida, Senin 10 Agustus 2020.

Program itu akan menyasar sekitar 15,7 juta pekerja yang dirumahkan dan gajinya dipotong selama masa pandemi Covid19 ini.

Menurut Budi Gunadi, program subsidi tersebut untuk melengkapi bantuan sosial dalam program keluarga harapan (PKH) dan kartu prakerja serta bantuan-bantuan sosial lainnya.

Para pekerja yang dirumahkan itu tidak bisa menerima bantuan dengan skema PKH atau kartu prakerja karena belum di PHK.

Meski begitu, pencairan subsidi upah itu masih harus menunggu rekening para pekerja. Sebab, dana tersebut tidak akan ditransfer ke rekening perusahaan melainkan rekening para pekerja langsung.

Hingga kini baru 700 ribu alamat rekening yang sudah terkumpul. Agus Susanto memperkirakan dalam satu hari setidaknya bisa terkumpul 1 juta rekening.

Dengan demikian pencairan seluruhnya subsidi upah tersebut baru akan selesai 15 hari mendatang.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini