MATA INDONESIA, JAYAPURA – Ternyata masih banyak relawan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2021 yang belum menerima honor atau upahnya. Mereka berasal dari kalangan tenaga medis (nakes), media center dan sopir.
Kepastian jawaban dari PB PON pun tak kunjung datang. Hal ini membuat para relawan tersebut marah. Dugaan penyelewengan anggaran tersebut pun mulai kencang berhembus. Para relawan lantas menggelar aksi demo di Sekretariat PB PON di Kantor Otonom Kotaraja Abepura Jayapura, Senin 29 November 2021.
Menanggapi persoalan ini, Anggota DPR Papua Lourenzius Kadepa pun meminta pihak penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, BPK dan KPK turun tangan mengaudit persoalan ini.
“Tugas pemerintah daerah pasca PON XX di Papua adalah menyelesaikan hak-hak para relawan PON, tim medis dan sopir. Bonus atlet Peparnas dan permasalahan pembayaran venue,” katanya, dikutip Selasa 30 November 2021.
Demi sukses administrasi baik PON XX maupun Peparnas 2021, banyak pihak meminta keterlibatan penegak hukum dalam menggali sejumlah dugaan penyalahgunaan dana PON XX dan Peparnas XVI. Hal ini lantaran banyak kasus mulai mencuat soal honor.
“Pertanggungjawaban harus ada dan saya yakin Panitia PON XX dan Peparnas pasti sudah siap mempertanggungjawabkan semua. Pihak penegak hukum baik BPK, KPK, Polda maupun Kejaksaan Tinggi mesti melihat ini,” ujarnya.
Meski demikian, ia menganjurkan agar seluruh rakyat Papua tidak terprovokasi dengan urusan-urusan pemerintahan yang sedang dan akan berjalan ke depan.
“Bila perlu rakyat mendesak dan ikut mengawal proses penegakan hukum sebagai bagian dari asas keterbukaan informasi publik agar menjamin profesionalisme penegak hukum dalam proses penegakan hukum bagi koruptor,” katanya.