Hindari Politik Identitas di 2024, Muktamar DMI Harus Segera Dilaksanakan

Baca Juga

Mata Indonesia, Jakarta – Dewan Masjid Indonesia (DMI) se-Sumatera menggelar Muzakarah untuk menyongsong Ramadan 1444 H. Tidak hanya untuk konsolidasi, hal ini juga dilakukan untuk mendorong pengurus pusat (PP) untuk segera menghelat muktamar ke VIII.

Ketua PW DMI Sumatera Barat sekaligus tuan rumah acara tersebut, Prof Duski Samad M.Ag menegaskan jika percepatan muktamar DMI ke-VIII bisa dilakukan pada Juli 2023 atau sebelum pesta demokrasi 2024.

“Alhamdulilah acara hari ini bisa terlaksana, serta bersilaturahmi dengan PW DMI se-Sumatera di Padang. Acara malam ini diawali dengan ramah tamah untuk mengkonsolidasikan beberapa hal, yakni mendorong pengurus pusat (PP) untuk sesegera mungkin menghelat ke VIII,” kata Duski.

Tidak hanya di Sumatera, sejumlah pengurus wilayah (PW) Dewan Masjid Indonesia se-Jawa-Bali pada akhir pekan lalu 24-25 Februari 2023 menggelar forum Koordinasi PW DMI se-Jawa Bali di Hotel Grasia, Semarang, Jawa Tengah.

Dalam forum tersebut muncul usulan supaya Pengurus Pusat segera menggelar Muktamar DMI. Mereka mengusulkan supaya Muktamar DMI bisa digelar pada bulan Juli tahun ini.

Ketua Umum PW DMI Jawa Tengah, Prof. Dr H. Ahmad Rofiq, MA menegaskan jika muktamar dilakukan untuk menyelamatkan marwah organisasi. Sementara para pimpinan wilayah juga mengungkapkan percepatan muktamar bertujuan agar menghindari intervensi politik yang berpotensi menunggangi agama.

Para pimpinan ini khawatir jika muktamar digelar pasca pemilu 2024. Adapun upaya menggelar muktamar secepatnya sebelum 2024 bertujuan untuk menegakkan DMI sebagai organisasi yang strategis bagi masjid.

“Usulan tersebut (setelah pemilu 2024) tidak sesuai dengan amanat Rapim nasional DMI apalagi jika dengan alasan pandemi Covid-19, sudah menjadi tidak relevan lagi untuk menunda Muktamar DMI,” kata Rofiq.

Adapun peserta forum Koordinasi PW DMI Se-Jawa Bali sepakat untuk menyampaikan langsung usulan muktamar kepada Ketua Umum Pengurus Pusat DMI Jusuf Kalla. Berdasarkan informasi, rapat pimpinan nasional (Rapimnas) DMI tahun 2022 memberikan amanat kepada Pimpinan DMI untuk segera melakukan muktamar bulan Juli tahun 2023 ini.

(Giftson Ramos)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Employment from the Village: Koperasi Merah Putih dan Ekonomi Kerakyatan

Oleh : Pratama Dika SaputraGagasan membangun ekonomi nasional dari desa kembali menemukan momentumnya melalui program Koperasi Merah Putih yang digagas pemerintah. Dalam konteks ketimpanganpembangunan yang masih menjadi pekerjaan rumah, pendekatan berbasis desa menjadi strategi yang tidak hanya relevan, tetapi juga mendesak. Desa bukan lagi dipandang sebagai objek pembangunan semata, melainkan sebagai subjek utama yang memiliki potensi besar dalammenciptakan lapangan kerja, memperkuat ketahanan ekonomi, serta mendorong kemandirian nasional. Program Koperasi Merah Putih menjadi representasi nyata dari upaya tersebut, denganorientasi pada penciptaan employment from the village yang berbasis ekonomi kerakyatan.Target ambisius pemerintah untuk membangun lebih dari 25 ribu koperasi dalam waktu singkatmencerminkan keseriusan dalam mengakselerasi pembangunan ekonomi berbasis komunitas. Presiden Prabowo Subianto menilai bahwa koperasi harus menjadi institusi ekonomi yang nyata, bukan sekadar formalitas administratif. Oleh karena itu, koperasi dirancang memiliki fasilitaslengkap seperti gudang, alat pendingin, hingga kendaraan distribusi agar mampu beroperasisecara efektif dan efisien. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokuspada kuantitas, tetapi juga kualitas kelembagaan yang mampu menjawab kebutuhan riilmasyarakat desa.Kehadiran koperasi sebagai agregator ekonomi desa memiliki implikasi besar terhadappenciptaan lapangan kerja. Dengan memotong rantai distribusi yang panjang, koperasi dapatmeningkatkan nilai tambah produk lokal sekaligus membuka peluang kerja baru di sektorlogistik, pengolahan, hingga pemasaran. Model ini memungkinkan masyarakat desa untuk tidaklagi bergantung pada pusat-pusat ekonomi di kota, melainkan menciptakan ekosistem ekonomiyang mandiri di wilayahnya sendiri. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi menekanurbanisasi serta mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah.Lebih jauh, Koperasi Merah Putih juga dirancang sebagai solusi terhadap persoalan klasik yang dihadapi petani dan nelayan, yakni keterbatasan akses pasar dan pembiayaan. Dengan adanyalayanan simpan pinjam, distribusi pupuk, hingga fasilitas penyimpanan seperti cold storage, koperasi dapat menjadi tulang punggung bagi sektor produktif di desa. Hal ini sejalan denganupaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional, yang sangatbergantung pada optimalisasi potensi daerah.Namun demikian, skala besar program ini juga menghadirkan tantangan yang tidak kecil. Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti mengingatkan bahwa keberhasilan koperasi sangatditentukan oleh kualitas sumber daya manusia dan...
- Advertisement -

Baca berita yang ini