MATA INDONESIA, BEKASI – Pemerintahan Jokowi mencegah bertambahnya korban jiwa dan rusaknya rumah tinggal dengan mengalokasikan sejumlah dana kepada masyarakat terdampak banjir di Jabodetabek dan Banten untuk memperbaiki rumah mereka yang dihantam air bah. Hal itu untuk menghindari bertambahnya korban dan pengungsi.
Menurut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Doni Monardo, Presiden Jokowi telah menugaskannya merehabilitasi rumah yang klasifikasi rusak berat, sedang dan ringan.
Rumah rusak berat itu akan memperoleh dana stimulan senilai Rp 50 juta. Sedangkan yang rusak sedang akan memperoleh Rp 25 juta dan yang rusak ringan Rp 10 juta.
“Selama pemerintah daerah menetapkan status darurat. Kalau tidak ada status darurat, BNPB tidak bisa memberikan bantuan kepada daerah tersebut,†ujar Doni Sabtu 4 Januari 2020.
Sementara untuk meminimalisir jumlah warga yang mengungsi, BNPB berusaha mencari jalan yang terbaik dengan memberikan dana tunggu hunian selama kurang lebih 6 bulan.
Hal itu agar masyarakat menyewa rumah atau menumpang tinggal di rumah kerabatnya sambil menunggu dana stimulan dari pemerintah untuk membangun rumahnya yang rusak diterjang banjir. Menghadapi bencana banjir tersebut, BNPB tidak akan menyediakan hunian sementara.
Untuk memenuhi keperluan logistik, sewa alat berat, dan keperluan operasi tanggap bencana lainnya, BNPB juga memberikan uang siap pakai kepada tiga wilayah terdampak banjir dengan jumlah masing-masing Rp 500 juta untuk Kabupaten Bogor, Rp 500juta untuk Kabupaten Lebak, dan Rp 1 miliar untuk Kota Bekasi.
Doni mengatakan bantuan tersebut disesuaikan dengan kerusakan dan kebutuhan di wilayah masing-masing.
Selain uang, BNPB juga memberikan bantuan helikopter untuk proses evakuasi di Kabupaten Lebak, serta untuk mengakses Daerah Sukajaya Bogor yang tidak dapat dilalui kendaraan. Tak hanya itu, BNPB pun memberi bantuan berupa logistik kepada masyarakat di Kabupaten Lebak.
Sabtu 4 Januari 2020, Doni melakukan peninjauan ke tiga titik terdampak banjir di Kota Bekasi, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Lebak bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy.
