Herd Community Belum Tercapai, Wapres Tegaskan Pentingnya Vaksin

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menegaskan, kewajiban bervaksin Covid-19 tidak akan gugur selama kekebalan kelompok atau herd immunity belum tercapai.

Vaksinasi Covid-19 akan efektif apabila herd immunity sebanyak 70 persen dari total populasi di Indonesia atau 182 juta orang bisa tercapai.

“Kewajiban bervaksin tidak akan gugur sebelum terjadinya vaksinasi sampai 182 juta orang. Artinya kita masih tetap berdosa kalau belum terjadi herd immunity,” kata Ma’ruf, Selasa 2 Februari 2021.

Ma’ruf juga mengatakan bahwa program vaksinasi yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk menekan penyebaran Covid-19 di Tanah Air dengan membentuk herd immunity tersebut.

“Upaya yang dilakukan pemerintah dalam program vaksinasi yang bertujuan untuk terciptanya kekebalan komunitas herd immunity, baru bisa tercapai kalau 70 persen atau 182 juta dari 200 juta penduduk Indonesia ikut melakukan vaksinasi,” kata Ma’ruf.

Selain itu, Ma’ruf juga meminta masyarakat untuk mematuhi pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dan disiplin menjalankan  3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak.

Hal ini merupakan wujud pencegahan terhadap penularan Covid-19 supaya aktivitas bisa kembali berjalan normal, mulai dari sekolah hingga kegiatan ekonomi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini