MINEWS, JAKARTA – Wacana perpindahan Kota Bekasi yang berada dalam kawasan Provinsi Jawa Barat menjadi bagian Provinsi DKI Jakarta mulai banyak dibicarakan. Menurut wacana tersebut, nantinya Kota Bekasi akan menjadi administrasi kota Jakarta Tenggara.
Wancana itu muncul pertama kali ketika Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi dimintai tanggapan terkait wacana pemekaran provinsi Jawa Barat menjadi Bogor Raya yang disampaikan Wali Kota Bogor, Bima Arya beberapa waktu lalu.
Wali Kota Bekasi yang akrab dipanggil Pepen ini menilai bahwa Kota Bekasi lebih cocok menjadi bagian dari Jakarta daripada Bogor Raya dengan alasan kultur dan budaya yang sama. Selain itu, Pepen juga mengklaim bahwa sebagian besar warga Kota Bekasi setuju jika bergabung dengan Jakarta.
“Kalau dijajak pendapat pasti 60, 70, 80 persenlah pasti, karena DKI kan punya support yang luar biasa,” kata Pepen pada Senin, 19 Agustus 2019.
Mendengar hal tersebut, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil angkat bicara. Ia mengatakan bahwa tidak relevan jika Kota Bekasi masuk ke Jakarta atau malah membentuk provinsi sendiri dengan sejumlah daerah di Bogor raya. Menurutnya pemekaran daerah lebih tepat untuk pemerintahan daerah tingkat II atau pemekaran kabupaten/kota.
“Seperti yang pernah saya bilang, tak relevan kalau pemekaran untuk konteks provinsi,” ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil pada Senin, 19 Agustus 2019.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga angkat bicara terkait hal tersebut. Ia menghargai dan menghormati adanya aspirasi yang disampaikan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi.
Meskipun demikian, Anies mengatakan bahwa kewenangan itu bukan berada di DKI Jakarta, tetapi ada di pemerintah pusat.
“Kita adalah sebuah negara kesatuan, pembagian wilayah adalah wewenang pemerintah pusat. Jadi secara prinsip Pemprov DKI harus mentaati keputusan pemerintah pusat,†kata Anies pasa Senin, 19 Agustus 2019.
“Kalau itu keputusan pemerintah pusat ya kita jalankan. Kan keputusan lewat undang-undang, PP, kita berkewajiban melaksanakan,†tambah dia.
