MATA INDONESIA, JAKARTA – Beban subsidi energi pemerintah makin berat. Apalagi, di tengah peningkatan harga energi global seiring berbagai peristiwa yang terjadi di dunia baru-baru ini.
Pejabat Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengakui bahwa pemerintah sebenarnya memiliki peta jalan (roadmap) terkait hal ini. ”Sebenarnya untuk detail roadmap, bahkan termasuk timeline pelaksanaannya di level teknikal kami punya,” ujar Plt Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro BKF Kemenkeu Abdurohman, Rabu 21 September 2022.
Sayangnya, ia tak menjelaskan lebih lanjut apa yang ada dalam roadmap tersebut. Namun, ia menegaskan, kalaupun pemerintah akan menghapus subsidi BBM, maka akan sangat bergantung dengan berbagai situasi dan kondisi, yaitu kondisi harga energi itu sendiri, kemudian kondisi perekonomian, dan juga terkait dengan kondisi politik.
“Jadi, akan sangat bergantung pada waktu yang tepat untuk menghapus subsidi BBM dalam jangka pendek. Apalagi, ada juga opsi pilihan politik,” jelasnya.
Abdurohman juga menyinggung bahwa pemerintah juga memiliki harapan untuk mengurangi beban subsidi energi, yaitu lewat pengalihan subsidi energi yang berbasis komoditas menjadi subsidi yang berbasis benefit, yaitu memberikan subsidi secara langsung kepada mereka yang membutuhkan.
Pemberian subsidi secara langsung ini bisa lewat program perlindungan sosial untuk mendukung masyarakat miskin. Hal ini juga mengerdilkan kemungkinan subsidi energi yang tidak tepat sasaran.
