Hari Kebangkitan Nasional Dijadikan Momen Tolak People Power

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) yang diperingati setiap 20 Mei tentunya menjadi momen memperbarui semangat kita untuk menjadikan Indonesia terdepan dalam segala bidang dan diakui sebagai bangsa besar oleh dunia.

Namun, khusus Harkitnas 2019 ini, justru dijadikan netizen sebagai momen menolak gerakan berbau makar dibungkus people power yang diinisiasi kubu paslon 02 dengan isu menolak hasil rekapitulasi Pemilu 2019 yang akan diumumkan KPU pada 22 Mei 2019 nanti.

Netizen ramai-ramai nge-twit dengan tagar #HariKebangkitanNasional di Twitter, namun berisi pesan penolakan terhadap people power dalam rencana aksi 22 Mei nanti.

https://twitter.com/LilisNugraha/status/1130320929282711552

Penolakan people power juga datang dari berbagai organisasi pemuda yang menganggap mengerahkan massa pada 22 Mei sebagai gerakan inkonstitusional

https://twitter.com/MasRiki19/status/1130320058280861696

Tolak makar pun menggema di Twitter. Gerakan people power dianggap tidak tepat dengan kondisi Indonesia yang damai.

Ada juga yang mengatakan people power hanya taktik busuk oposisi yang ingin membenturkan aparat dengan massa aksi, agar digunakan sebagai bahan menyerang pemerintah.

Berita Terbaru

Mengawal Reformasi dengan Solusi Lebih Penting daripada Narasi Krisis

Oleh: Rian Suryono )*Wacana Reformasi Jilid II yang disampaikan oleh aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) wilayah Jawa Tengah kembali memunculkan perdebatan mengenai kondisi bangsa saat ini. Aspirasi yang disampaikan mahasiswa merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang harus dihormati. Namun, di tengah berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia, mengedepankan solusi konkret jauh lebih penting dibanding membangunnarasi krisis yang berpotensi memperlemah optimisme publik.Tantangan ekonomi nasional memang menjadi perhatian banyak pihak. Perlambatan ekonomi global, ketidakpastian pasar internasional, dan perubahan dinamika geopolitik dunia memberikan tekanan terhadapberbagai negara, termasuk Indonesia. Kondisi tersebut menuntutpemerintah untuk bekerja lebih keras sekaligus lebih cermat dalammenyusun kebijakan.Pemerintah melalui Istana Kepresidenan menunjukkan sikap terbukaterhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat. Respons yang diberikan menunjukkan bahwa pemerintah tidak menutup ruang dialog dan tetap menghargai masukan dari berbagai kelompok, termasukmahasiswa.Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa tuntutanyang disampaikan mahasiswa diterima sebagai masukan yang berhargabagi pemerintah. Namun, ia menjelaskan bahwa persoalan ekonomimemiliki tingkat kompleksitas yang tinggi sehingga tidak dapatdiselesaikan secara instan dalam tenggat waktu tertentu.Penjelasan Prasetyo menunjukkan bahwa pengelolaan ekonomi nasionalmemerlukan proses...
- Advertisement -

Baca berita yang ini