Hari Ini, DPR Bahas Pertimbangan Amnesti Baiq Nuril

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Komisi III DPR RI berencana menggelar rapat pleno pembahasan pertimbangan amnesti untuk Baiq Nuril yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai terpidana UU ITE.

Rencananya, Pleno digelar pada hari ini Selasa 23 Juli 2019 sebagai respons atas surat dari Presiden Joko Widodo yang sudah diterima oleh pihak dewan. Komisi III telah berkomitmen akan membahas surat pertimbangan tersebut secara cepat.

“Harapannya, seluruh fraksi bisa memberi sikap soal amnesti Baiq Nuril dalam pleno besok,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery di Jakarta, Senin 22 Juli 2019.

Setelah dibahas di pleno, Herman berkata hasilnya akan dibawa di dalam rapat paripurna penutupan masa sidang pada Kamis 25 Juli 2019 mendatang.

Seperti diketahui, Baiq Nuril mengajukan permohonan amnesti kepada Presiden Jokowi. Surat pertimbangan pemberian amnesti kepada Baiq Nuril juga telah dibahas di Badan Musyawarah DPR.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menjelaskan telah diambil keputusan dalam rapat Bamus bahwa pembahasan surat pertimbangan pemberian amnesti kepada Baiq Nuril diserahkan kepada Komisi III.

Berita Terbaru

MBG sebagai Pilar Strategis Mewujudkan Generasi Emas Indonesia

Oleh: Dewi Puteri Lestari* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah visioner yang menegaskan keberpihakan negara terhadap masa depan generasi muda. Kebijakan ini tidak dapat dipandang secarasempit sebagai program distribusi makanan semata, melainkan sebagai strategi besar pembangunan sumber daya manusia yang dirancang secara sistematis, terukur, dan berorientasi jangka panjang. Dalam konteks persaingan global yang semakin kompetitif, kualitas manusia menjadi faktor penentu daya saing bangsa. Karena itu, intervensi negara pada aspek gizi anak sekolah merupakan keputusanstrategis yang mencerminkan kepemimpinan yang berpandangan jauh ke depan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa MBG tidak mengurangiprogram maupun anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan tetap berada pada porsi 20 persen APBN dengan nilai Rp 769,1 triliun, sesuai amanat konstitusi. Seluruh program pendidikan tetap berjalan sebagaimana mestinya dan bahkanmengalami penguatan. Penegasan ini menunjukkan bahwa pemerintah bekerjadengan perencanaan fiskal yang matang, berbasis data, serta melalui koordinasiintensif dengan DPR. Dengan fondasi anggaran yang kokoh dan legitimasi politikyang kuat, MBG hadir sebagai penguat ekosistem pendidikan nasional. Dukungan parlemen terhadap MBG juga memperlihatkan kesadaran kolektif bahwainvestasi pada generasi muda harus ditempatkan sebagai prioritas utama. KetuaBadan Anggaran DPR RI...
- Advertisement -

Baca berita yang ini