Hai Gubernur Anies Setop Menata Kata, Ajak BPPT Kurangi Udara Kotor Jakarta

Baca Juga

MINEWS.ID, JAKARTA  -  Gubernur Anies Baswedan tidak perlu menata kata lagi untuk menghadapi udara kotor Jakarta. Jika ada kemauan dia bisa bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang  memiliki teknologi mengurangi partikel-partikel berbahaya yang melayang di udara.

Kepala Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca (BBMTC) BPPT Tri Handoko Seto mengatakan konsentrasi atau kepekatan polutan yang terperangkap di atmosfer bisa dikurangi dengan membuat atmosfer menjadi tidak stabil.

“Teknologi modifikasi cuaca (TMC) untuk penanganan polusi udara memang terbilang baru bagi Indonesia dan terkait dengan polusi udara, BPPT belum melakukan tindakan apapun untuk hal itu karena baru pada level berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah DKI Jakarta bahwa TMC bisa digunakan untuk membantu mengatasi polusi udara,” ujar Seto di Jakarta.

Menurutnya, seperti dikutip 31 Juli 2019, teknologi modifikasi cuaca itu sudah mulai dilakukan di beberapa negara misalnya di Korea, China, dan Thailand.

Tapi harus diketahui juga bahwa hasilnya tidak 100 persen bersih karena tergantung kondisi alam yang penting ada usaha daripada hanya menata kata.

Seto mengatakan BPPT pernah mengajukan sebuah teknologi untuk penanggulangan polusi udara dengan menggunakan tiga langkah termasuk membuat hujan buatan dan mengganggu atmosfer. TMC untuk polusi udara memang harus spesifik karena permasalahannya sangat lokal dan berat.

Setidaknya ada tiga hal yang bisa dilakukan sebagai berikut:

Pertama, kalau ada awan akan dibuatkan hujan buatan supaya bisa mencuci udara sehingga polutan menjadi berkurang.

Kedua, jika tidak ada awan maka bisa melakukan sebuah teknologi untuk mengganggu atmosfer. Ketika musim kemarau, atmosfer bersifat stabil sehingga polutan terjebak di antara permukaan bumi sampai kepada lapisan yang stabil. TMC itu bisa mengupayakan atmosfer stabil menjadi tidak stabil.

Ketika atmosfer tidak stabil maka polutan akan terangkat ke atas sehingga konsentrasinya yang dirasakan menjadi berkurang.

Ketiga adalah melakukan upaya-upaya untuk pembuatan penyemprotan air dari udara bisa dengan menggunakan pesawat dengan dari menara, dari darat dan puncak-puncak gedung.

Kalau ketiga hal itu dilakukan, menurut Seto, secara simultan maka ini akan mengurangi tingkat polusi secara signifikan. Negara-negara di dunia melakukan itu dan Seto yakin BPPT bisa melakukannya dengan lebih baik lagi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini