Hadapi Pandemi, Bansos dan Insentif Ekonomi akan Berlanjut di 2022

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Pemerintah di tahun ini terus mendorong akselerasi pemulihan ekonomi nasional.

Kendati kasus Covid-19 mulai melandai, sejumlah tantangan seperti munculnya varian Omicron serta ketidakpastian ekonomi global perlu antisipasi. Sebagian alokasi anggaran negara tetap untuk kesehatan masyarakat, perlindungan sosial, dan penguatan ekonomi masyarakat. Khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kementerian Keuangan kali ini menyediakan anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2022 sebesar Rp455,62 triliun. Dana tersebut merupakan pagu indikatif PEN yang sudah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, anggaran tersebut terbagi ke dalam tiga bidang. Yakni

  • Kesehatan sebesar Rp122,5 triliun
  • Perlindungan sosial Rp154,8 triliun
  • Penguatan pemulihan ekonomi Rp178,3 triliun.

Anggaran kesehatan itu fokus untuk penyediaan vaksin corona dan perawatan pasien Covid-19. Sebagian lagi untuk membayar perawatan pasien Rp 94 triliun pada 2021. Di samping itu, masih ada tagihan sekitar Rp 23 triliun.

“Jadi untuk kesehatan ini terutama perawatan itu under budgeting, karena begitu terjadi kenaikan Covid-19 (akibat varian Delta), itu pasti realisasinya jauh lebih tinggi,” ujar Menkeu Sri Mulyani.

Sejauh ini, cakupan vaksinasi nasional Covid-19 per 18 Januari 2022 sudah menembus lebih dari 300 juta suntikan atau 72% dari total target 416,4 juta suntikan.

Pemerintah juga tetap melanjutkan program perlindungan sosial. Program ini merupakan lanjutan dari PEN tahun-tahun sebelumnya, seperti Kartu Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Alokasi anggaran itu untuk program bantuan sosial (bansos) sebagai penyangga apabila terjadi kembali pembatasan kegiatan masyarakat. Bansos ini mengantisipasi potensi peningkatan kasus corona akibat varian Omicron.

Presiden Jokowi telah menyetujui untuk front-loading beberapa program bansos di kuartal I-2022. Seperti perluasan penerima manfaat untuk program bansos tunai untuk pedagang kaki lima dan warung (BT-PKLWN). Yaitu penambahan sebanyak 1,76 juta nelayan penduduk miskin ekstrem di wilayah pesisir.

Dengan demikian total target sasaran menjadi 2,76 juta orang setelah tambahan dengan 1 juta orang pemilik warung. Bansos tersebut tersalurkan di 212 kabupaten/kota yang masuk pada target pengentasan kemiskinan ekstrem di 2022. Besaran bantuan sebesar Rp600 ribu per penerima manfaat.

Sementara itu, untuk dukungan korporasi dan UMKM dalam PEN 2022 serta pemerintah daerah terwadahi melalui kredit usaha rakyat (KUR) dan berbagai pembiayaan lainnya.

Adapun realisasi anggaran PEN 2021 pada akhir tahun mencapai Rp 658,6 triliun atau 88,4 persen dari pagu Rp 744,77 triliun. Realisasi tertinggi pada 2021 pada klaster insentif usaha yaitu Rp67,7 triliun atau 107,7 persen dari pagu Rp62,83 triliun.

Insentif Fiskal

Kabar baik bagi masyarakat yang ingin memiliki hunian dan mobil. Berdasarkan Sidang Kabinet Paripurna pada 30 Desember 2021, insentif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi tanggungan pemerintah (DTP) perumahan akan terus sampai dengan Juni 2022.

Insentif PPN DTP berkurang 50 persen dari tahun 2021. Sehingga menjadi PPN DTP sebesar 50 persen untuk rumah tapak/rumah susun dengan harga jual paling tinggi Rp 2 miliar. Dan PPN DTP sebesar 25% untuk rumah tapak/rumah susun dengan harga jual paling tinggi Rp5 miliar.

“Ini perhitungan dari awal kontrak, dan harapannya rumah itu selesai dalam sembilan bulan. Saat ini sedang penyusunan draf revisi PMK 103/2021 sebagai dasar regulasi untuk perpanjangan insentif PPN DTP Perumahan tahun 2022,” ujar  Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Kemudian, insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk sektor otomotif. Ada diskon PPnBM untuk kendaraan lowcost green car (LCGC) dengan harga maksimal Rp200 juta. Tarif PPnBM 3 persen di kuartal I untuk kendaraan jenis LCGC, kemudian di kuartal II mendapatkan PPnBM DTP sebesar 2 persen dan di kuartal III mendapatkan PPnBM DTP sebesar 1 persen. Sedangkan di kuartal IV harus membayar penuh sesuai tarifnya yaitu PPnBM sebesar 3 persen.

 

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Solusi Nyata untuk Desa

Oleh : Dian Amanda SasmitaKehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi angin segar bagi pembangunanekonomi desa di Indonesia. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi masyarakatpedesaan, mulai dari keterbatasan akses modal hingga minimnya jaringanpemasaran, koperasi hadir sebagai solusi yang berbasis kebersamaan. Konsep initidak hanya menekankan pada keuntungan semata, tetapi juga pada nilai gotong royong yang telah lama menjadi ciri khas kehidupan masyarakat desa. Denganpendekatan yang inklusif, koperasi mampu menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini kurang tersentuh oleh sistem ekonomi formal.Koperasi Desa Merah Putih menawarkan model ekonomi yang lebih adil danberkelanjutan. Dalam praktiknya, koperasi ini mengedepankan partisipasi aktifanggota sebagai pemilik sekaligus pengguna layanan. Hal ini membuat setiapkeputusan yang diambil lebih mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat. Berbedadengan sistem ekonomi konvensional yang cenderung terpusat, koperasi memberikanruang bagi masyarakat desa untuk menentukan arah pembangunan ekonomi merekasendiri. Dengan demikian, desa tidak lagi menjadi objek pembangunan, melainkansubjek yang berdaya.Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto menjelaskansalah satu permasalahan utama di desa adalah keterbatasan akses terhadappermodalan. Banyak pelaku usaha kecil yang kesulitan mengembangkan usahanyakarena terbentur oleh persyaratan perbankan yang rumit. Koperasi Desa Merah Putihdapat menjadi solusi karena skema pembiayaan yang lebih sederhana dan ramahbagi masyarakat. Melalui sistem simpan pinjam yang transparan, anggota koperasidapat memperoleh modal usaha tanpa harus menghadapi beban bunga yang tinggi. Ini membuka peluang bagi berkembangnya usaha mikro dan kecil di desa.Selain permodalan, koperasi juga berperan penting dalam memperkuat jaringanpemasaran produk desa. Banyak produk unggulan desa yang sebenarnya memilikikualitas baik, namun kurang dikenal karena keterbatasan akses pasar. Koperasi DesaMerah Putih dapat menjadi jembatan yang menghubungkan produk-produk tersebutdengan pasar yang lebih luas. Dengan memanfaatkan teknologi digital dan kerjasama antar koperasi, distribusi produk desa dapat dilakukan secara lebih efektif danefisien.Kehadiran koperasi juga berdampak pada peningkatan kapasitas sumber dayamanusia di desa. Melalui berbagai pelatihan dan pendampingan, anggota koperasidapat meningkatkan keterampilan mereka dalam mengelola usaha. Tidak hanya itu, koperasi juga mendorong munculnya jiwa kewirausahaan di kalangan masyarakatdesa, terutama generasi muda. Hal ini penting untuk mencegah urbanisasi yang berlebihan, karena desa mampu menyediakan peluang ekonomi yang men janjikan.Menteri Koperasi, Ferry Julianton menjelaskan Koperasi Desa Merah Putih jugamemiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan ekonomi desa. Dalam situasikrisis, seperti pandemi atau gejolak ekonomi global, koperasi terbukti lebih tangguhkarena berbasis pada solidaritas anggota. Sistem yang saling mendukung membuatkoperasi mampu bertahan dan bahkan membantu anggotanya melewati masa sulit. Inimenunjukkan bahwa koperasi bukan hanya solusi jangka pendek, tetapi juga fondasiekonomi yang kokoh untuk jangka panjang.Di berbagai daerah, mulai terlihat dampak positif dari kehadiran Koperasi Desa MerahPutih. Masyarakat desa mulai merasakan peningkatan pendapatan, terbuka nyalapangan kerja baru, serta tumbuhnya kepercayaan diri dalam mengelola potensilokal. Produk-produk desa yang sebelumnya kurang dikenal kini mulai menembuspasar yang lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi mampu menjadikatalisator perubahan ekonomi yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat desa.Dukungan terhadap Koperasi Desa Merah Putih juga terus menguat dari berbagaipihak, baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat itu sendiri. Program pendampingan, kemudahan regulasi, serta akses terhadap teknologi menjadi faktorpenting dalam mempercepat perkembangan koperasi di desa. Partisipasi aktifmasyarakat sebagai anggota juga menjadi kunci keberhasilan, karena koperasi padadasarnya adalah milik bersama yang harus dijaga dan dikembangkan secara kolektif.Dari perspektif akademis, pengamat sosial dari Universitas Syiah Kuala Banda Aceh Firdaus Mirza menjelaskan optimalisasi peran Koperasi Desa Merah Putihmemerlukan penguatan kolaborasi lintas sektor yang lebih terarah dan berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, akademisi, sertakomunitas lokal perlu difokuskan pada inovasi model bisnis, digitalisasi layanankoperasi, serta peningkatan daya saing produk desa. Dengan langkah tersebut, koperasi tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu bertransformasi menjadi kekuatanekonomi baru yang adaptif terhadap perubahan zaman.Pada akhirnya, Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar lembaga ekonomi, tetapijuga gerakan sosial yang membawa harapan bagi desa. Dengan mengedepankannilai kebersamaan, keadilan, dan kemandirian, koperasi mampu menjadi solusi nyatabagi berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat desa. Jika dikelola denganbaik dan didukung secara berkelanjutan, koperasi ini dapat menjadi motor penggerakyang mempercepat terwujudnya desa yang maju, mandiri, dan sejahtera.)* Penulis Merupakan Pengamat Ekonomi
- Advertisement -

Baca berita yang ini