Danantara Kerjasama Dengan Mitra Mancanegara, Perkuat Masa Depan Ekonomi Indonesia

Baca Juga

Mata Indonesia, JAKARTA – Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara, atau yang lebih dikenal sebagai Danantara Indonesia, terus menunjukkan kiprah positifnya di panggung global. Dalam waktu singkat sejak didirikan, lembaga ini telah menjadi magnet baru bagi aliran investasi asing, khususnya dalam sektor energi hijau, infrastruktur, dan transformasi ekonomi berkelanjutan.

Di bawah kepemimpinan CEO Rosan Perkasa Roeslani, Danantara berhasil mengamankan sejumlah kerja sama strategis dengan mitra mancanegara dari lima negara utama, mempertegas posisi Indonesia sebagai destinasi investasi masa depan.

Rosan mengungkapkan bahwa lembaganya telah menjalin kemitraan penting dengan lembaga-lembaga keuangan besar dunia, termasuk Japan Bank for International Cooperation (JBIC), Qatar Investment Authority, China Investment Corporation (CIC), Russian Direct Investment Fund (RDIF), serta dalam proses pembahasan intensif dengan Public Investment Fund (PIF) milik Arab Saudi.

“Kita menandatangani kerja sama dengan JBIC untuk pendanaan proyek energi hijau dan lainnya. Kerja sama dengan JBIC merupakan satu langkah krusial dalam mendukung pembiayaan jangka panjang bagi proyek-proyek energi terbarukan di Indonesia,” kata Rosan.

Tidak hanya Jepang, Qatar pun telah menandatangani komitmen kerja sama senilai US$ 4 miliar, sedangkan China dan Rusia masing-masing menyuntikkan dana sebesar US$ 2 miliar. Sementara itu, diskusi yang berlangsung dengan PIF diharapkan segera menghasilkan kesepakatan investasi dalam skala besar, mengingat PIF merupakan sovereign wealth fund terbesar di dunia dengan kekuatan pendanaan dan jaringan global yang masif.

“Kepercayaan dari dunia luar, terutama di sektor keuangan dan perbankan, sangat kuat. Ini menunjukkan momentum yang baik untuk Danantara dalam menjalankan tata kelola yang baik,” tambah Rosan.

Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Sjahrir, dalam sebuah forum diplomasi ekonomi yang digelar Kementerian Luar Negeri pada 22 Juli lalu, menyatakan bahwa Danantara bukan sekadar pengelola aset, melainkan motor penggerak pembangunan strategis nasional.

“Kami tidak hanya mengelola aset, tetapi kami juga menginvestasikannya kembali untuk menciptakan pertumbuhan yang inklusif, membuka lapangan kerja, dan memperkuat daya saing Indonesia di kancah internasional,” tegas Pandu.

Menurut Pandu, diplomasi ekonomi kini menjadi ujung tombak dalam merespons dinamika global yang serba cepat. Karena itu, Danantara memainkan peran sebagai jembatan antara potensi ekonomi Indonesia dengan arus investasi global. Dalam konteks ini, sinergi dengan para Duta Besar RI di luar negeri menjadi sangat penting.

“Para Duta Besar serta perwakilan RI di luar negeri berfungsi sebagai ‘mata dan telinga’ bagi Danantara Indonesia. Mereka akan membantu dalam memperluas kemitraan serta akses terhadap pengetahuan, teknologi, dan keterampilan,” ujar Pandu.

Wakil Menteri Luar Negeri RI, Arrmanatha C. Nasir, turut menggarisbawahi pentingnya sinergi antara Danantara dan diplomasi ekonomi Indonesia. Ia menyatakan bahwa keberadaan Danantara selaras dengan misi Kemlu dalam menopang agenda transformasi struktural ekonomi nasional.

“Keberadaan Danantara sangat selaras dengan tugas pokok serta fungsi Kemlu sebagai penopang diplomasi ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, sinergi dan dukungan diplomasi terhadap Danantara Indonesia adalah suatu hal yang tak terhindarkan,” tutur Arrmanatha.

Fokus Danantara dalam waktu dekat adalah memperkuat tata kelola internal, memperluas kemitraan strategis lintas negara, serta mengakselerasi realisasi proyek-proyek transformasional di bidang energi hijau, infrastruktur, ekonomi digital, dan layanan publik. Dengan terus memperkuat peran diplomasi ekonomi dan menjaga standar keberlanjutan global, diyakini Danantara akan menjadi pilar utama dalam membentuk masa depan ekonomi Indonesia yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing global.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Kemandirian Pangan dan Energi di Papua Menjadi Pilar Strategis Pembangunan Nasional

Oleh: Markus Yikwa *) Agenda kemandirian pangan dan energi kembali menempati posisi sentral dalam arah kebijakanpembangunan nasional. Pemerintah secara konsisten menegaskan bahwa ketahanan negara tidakhanya diukur dari stabilitas politik dan keamanan, tetapi juga dari kemampuan memenuhikebutuhan dasar rakyat secara mandiri dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, Papua ditempatkansebagai salah satu wilayah kunci, baik untuk mewujudkan swasembada pangan maupunmemperkuat fondasi kemandirian energi berbasis sumber daya domestik seperti kelapa sawit. Upaya percepatan swasembada pangan di Papua mencerminkan pendekatan pemerintah yang lebih struktural dan berjangka panjang. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam berbagaikesempatan menekankan bahwa defisit beras di Papua tidak dapat diselesaikan hanya dengandistribusi antarpulau, melainkan harus dijawab melalui peningkatan kapasitas produksi lokal. Dengan kebutuhan beras tahunan yang jauh melampaui produksi eksisting, pemerintah memilihstrategi pencetakan sawah baru secara masif sebagai solusi konkret. Pendekatan ini menunjukkankeberanian negara untuk menyelesaikan masalah dari hulunya, bukan sekadar menambalkekurangan melalui mekanisme pasar jangka pendek. Kebijakan pencetakan sawah baru di Papua, Papua Selatan, dan Papua Barat tidak berdiri sendiri. Pemerintah juga menyiapkan dukungan menyeluruh berupa penyediaan benih unggul, pupuk, pendampingan teknologi, hingga pembangunan infrastruktur irigasi dan akses produksi. Sinergiantara pemerintah pusat dan daerah menjadi prasyarat utama agar program ini tidak berhentisebagai proyek administratif, melainkan benar-benar mengubah struktur ekonomi lokal. Denganproduksi pangan yang tumbuh di wilayahnya sendiri, Papua tidak hanya mengurangiketergantungan pasokan dari luar, tetapi juga membangun basis ekonomi rakyat yang lebihtangguh. Lebih jauh, visi swasembada pangan yang disampaikan Mentan Andi Amran Sulaiman menempatkan kemandirian tiap pulau sebagai fondasi stabilitas nasional....
- Advertisement -

Baca berita yang ini