Habib Hasan: FPI Itu Mirip PKI, Hanya Beda Simbol

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Pelarangan Front Pembela Islam (FPI) oleh pemerintah, ikut dikomentari oleh Pengasuh Pondok Pesantren Al Iman, Purworejo, Jawa Tengah, Habib Hasan bin Agil Baabud.

Dirinya beranggapan bahwa ada kesamaan FPI dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Sebab, kata dia, keduanya sama-sama menggaungkan pemberontakan terhadap pemerintahan negara.

“Bagi saya, mereka adalah pemberontak. Masak dalam dakwah kok yang diajarkan kebencian pada pemerintah yang ada, menjatuhkan pemerintahan dan presiden yang sah,” ujar Habib Hasan, mengutip Gatra, Senin 4 Januari 2020.

Dirinya merasa gerakan mereka (FPI) mirip dengan PKI, hanya beda simbol. Dalam Islam, tidak diperbolehkan untuk memberontak kepada pemerintahan yang sah. “Bughot (pemberontak) harus kita tumpas!” katanya.

Habib Hasan menilai, sejak awal kemunculannya, FPI kerap menyerukan penolakan terhadap Pancasila. Padahal, kata tokoh Nahdlatul Ulama (NU) tersebut, di negara yang masyarakatnya beragam, diperlukan satu ‘tali’ yang bisa mengikat atau menyatukan semuanya. Tali tersebut yang kemudian disebut Pancasila.

“Mereka (FPI, red) tidak mau menerima Pancasila dan UUD 45. Mereka ingin mengganti Pancasila bersyariah, NKRI bersyariah. Bagaimana bisa, untuk menyatukan sesama umat Islam saja susah, apalagi banyak agama. Pendiri negara ini mencetuskan dasar negara kita berdasar kesepakatan dan sudah final,” katanya.

Lebih jauh, Habib Hasan mengatakan, meski FPI acap menyebut diri mereka sebagai organisasi Islam, namum manuver mereka justru mengarah ke jalur politik. Bahkan, slogan ‘kembali ke Alquran dan Sunah’ yang selalu mereka gaungkan sejatinya hanya kampanye yang menyesatkan.

“Sebenarnya, ormas yang gerakannya sama seperti FPI banyak, yang tanpa nama juga ada. Slogan mereka kembali Alquran dan As Sunnah, hanya kampanye yang menyesatkan. Bungkusnya saja yang agama, tapi sebenarnya gerakan politik,” katanya.

Habib Hasan menyebut, kemunculan FPI sejatinya mengancam kedaulatan negara. Maka, kata dia, keputusan pemerintah membubarkan kelompok berpakaian serba putih tersebut sejatinya sudah tepat, alias tidak keliru.

“Pembubaran FPI adalah suatu keharusan. Karena gerakan FPI sudah mengancam kedaulatan negara, maka harus dibubarkan. Mereka makin lama makin berkembang dan makin dapat banyak simpati,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini