Gubernur Anies Targetkan Jakarta Juara Umum PON XXI 2024

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Ketua umum KONI DKI Jakarta beserta jajaran pengurusnya dikumpulkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Mereka dikumpulkan untuk membahas Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI 2024 di Aceh-Sumut.

Dia menegaskan DKI Jakarta siap mempertahankan gelar juara umum pada laga PON XXI yang akan digelar di Aceh-Sumut pada 2024 itu. Dia optimis kepengurusan KONI dapat mengantarkan para atlet menjadi juara.

“Misi utama dari kepengurusan ini adalah kembali meraih Juara Umum PON yang akan diselenggarakan pada 2024 di Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatra Utara,” katanya melalui akun Instagram resmi @aniesbaswedan, Sabtu 6 Agustus 2022.

Anies juga menyampaikan pesan kepada para atlet, pelatih, asisten pelatih yang akan mulai melaksanakan pemusatan latihan daerah (Pelatda) PON XXI untuk berusaha meraih prestasi. Kesuksesan kata Anies, diraih melalui proses yang panjang.

“Sukses yang dicapai tentu bukan hasil yang kebetulan, tiba-tiba atau diraih dengan mudah. Prestasi itu diraih melalui proses panjang, persiapan yang matang, kerja keras yang tak kenal lelah serta dukungan dan do’a seluruh masyarakat,” katanya.

Anies menyatakan bersyukur karena DKI Jakarta mempunyai fasilitas olahraga yang lengkap berstandar internasional. Sehingga para atlet dapat berlatih dengan baik guna meningkatkan prestasi.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) ini mendorong para atlet untuk mengasah kemampuan saat Pelatda.

Menurut Anies, dengan digelarnya Pelatda lebih awal dapat melancarkan tujuan meraih juara umum di PON XXI Aceh-Sumut 2024.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Aspirasi Tanpa Provokasi: Kunci Harmoni Sosial dalam Aksi Buruh

Oleh: Ahmad Pras, Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 kembali menjadi panggung penting bagi pekerja di Indonesia untuk menyuarakan aspirasi mereka. Dalam konteks demokrasi yang semakin matang, kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum bukan hanya dijamin, tetapi juga menjadi indikator sehatnya ruang partisipasi publik. Namun demikian, kebebasantersebut tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab kolektif untuk menjaga ketertiban danharmoni sosial. Di sinilah pentingnya menempatkan aspirasi tanpa provokasi sebagai fondasiutama dalam setiap aksi buruh.Pemerintah melalui berbagai unsur mengingatkan bahwa penyampaian aspirasi harus dilakukan secara damai, tertib, dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Seruan ini bukan tanpaalasan. Aksi massa yang melibatkan jumlah besar selalu memiliki potensi risiko, baik terhadapkeamanan maupun aktivitas masyarakat luas. Oleh karena itu, keseimbangan antara hakberekspresi dan kewajiban menjaga ketertiban menjadi kunci dalam memastikan bahwademokrasi berjalan tanpa menimbulkan ekses negatif.Kesiapan aparat keamanan menjadi salah satu indikator keseriusan negara dalam mengawalmomentum ini. Dalam koordinasi lintas sektor, aparat gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, pemerintah daerah, hingga elemen masyarakat dikerahkan dalam jumlah besar. WakapolresMetro Jakarta Pusat AKBP Eko Yulianto, sebagaimana disampaikan dalam berbagai kesempatan, menegaskan bahwa ribuan personel telah disiapkan untuk mengamankan jalannya aksi di sejumlah titik strategis seperti kawasan Monas, kompleks parlemen, hingga Tugu Tani. Langkahini menunjukkan bahwa negara tidak hanya hadir sebagai pengendali, tetapi juga sebagaifasilitator agar aspirasi dapat tersampaikan secara aman.Lebih jauh, pendekatan yang diusung aparat tidak semata-mata bersifat represif. Justru sebaliknya, aparat diinstruksikan untuk mengedepankan pendekatan humanis dan dialogis. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan antara peserta aksi dan petugas di lapangan. Dalampandangan aparat, menjaga situasi tetap kondusif tidak hanya bergantung pada kekuatanpersonel, tetapi juga pada komunikasi yang efektif dan sikap saling menghormati.Senada dengan itu, pemerintah daerah juga menaruh harapan besar agar peringatan May Day berlangsung tanpa gangguan terhadap ketertiban umum. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin, dalampernyataannya, menekankan pentingnya sinergi antara aparat dan peserta aksi. Ia melihat bahwakeberhasilan sebuah aksi tidak hanya diukur dari seberapa besar massa yang terlibat, tetapi jugadari seberapa tertib dan damainya kegiatan tersebut berlangsung. Perspektif ini menegaskanbahwa harmoni sosial harus menjadi prioritas bersama.Di sisi lain, kalangan buruh sendiri menunjukkan komitmen yang tidak kalah kuat untuk menjagaaksi tetap damai. Rencana keterlibatan ratusan ribu pekerja dalam berbagai agenda, termasukapel akbar di kawasan Monas, menjadi bukti besarnya antusiasme. Ketua Umum KSPSI JumhurHidayat, dalam berbagai pernyataannya, menggambarkan bahwa aksi ini bukan sekadar unjukrasa, melainkan representasi dari gerakan buruh yang lebih luas. Ia menilai bahwa perjuanganburuh tidak hanya terbatas pada isu teknis ketenagakerjaan, tetapi juga menyangkut peranstrategis dalam pembangunan nasional.Penting dicatat bahwa sebagian tuntutan buruh telah mendapatkan respons melalui kebijakanpemerintah, seperti pengesahan regulasi perlindungan pekerja dan implementasi kebijakanketenagakerjaan lainnya. Hal ini menunjukkan adanya ruang dialog yang terbuka antarapemerintah, buruh, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, aksi damai menjadisarana untuk memperkuat komunikasi, bukan memperuncing konflik.Komitmen menjaga aksi tetap kondusif juga terlihat di berbagai daerah. Aparat kepolisian di Jawa Barat, misalnya, menegaskan dukungan terhadap kebebasan berpendapat sebagai hakkonstitusional, sekaligus mengingatkan pentingnya menjaga ketertiban. Pendekatan yang dilakukan menitikberatkan pada dialog untuk mencegah potensi gesekan di lapangan. Langkahini mencerminkan paradigma baru dalam pengelolaan aksi massa, di mana pendekatan persuasiflebih diutamakan dibandingkan tindakan represif.Hal serupa juga disampaikan oleh elemen buruh di Aceh. Mereka menegaskan bahwa peringatanMay Day akan difokuskan pada penyampaian aspirasi secara konstruktif, dengan isu-isu strategisseperti keadilan upah dan regulasi ketenagakerjaan yang lebih berpihak pada pekerja. Sikap inimenunjukkan bahwa buruh tidak hanya berorientasi pada tuntutan, tetapi juga pada upayamembangun solusi yang berkelanjutan.Namun demikian, tantangan tetap ada. Aksi massa selalu berpotensi disusupi oleh pihak-pihakyang tidak bertanggung jawab, baik melalui provokasi maupun penyebaran informasi yang menyesatkan. Dalam konteks ini, kewaspadaan menjadi hal yang mutlak. Pemerintahmengingatkan bahwa provokasi tidak hanya merugikan stabilitas sosial, tetapi juga dapatmerusak substansi perjuangan buruh itu sendiri. Aspirasi yang disampaikan secara damai justrudinilai lebih efektif dalam membuka ruang dialog yang konstruktif.Pada akhirnya, peringatan May...
- Advertisement -

Baca berita yang ini