Gerindra Tepis Isu Jatah Menteri Pertahanan, Ternyata ‘Mintanya’ Ini

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA –Internal Gerindra dibuat galau dengan isu yang muncul, yang menyebut Prabowo Subianto meminta jatah Menteri Pertahanan dalam kabinet Jokowi-Ma’ruf. Tapi, ternyata Gerindra menepis itu, dan melirik posisi lainnya.

Waketum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, Gerindra sebenarnya tak mengajukan nama menteri ke Jokowi, apalagi sampai menyetor nama Prabowo. Tapi, sebenarnya Gerindra menawarkan konsep ketahanan pangan dan energi, atau boleh dikatakan lebih dekat dengan posisi Menteri Pertanian.

Menurut Sufmi, tak menutup kemungkinan posisi itu akan beralih ke Gerindra, jika gagasan mereka diterima oleh Presiden Jokowi.

“Kalau diterima, mungkin pos (Menteri Pertanian) itu akan diberikan. Itu hak prerogatif presiden, kami gak bisa minta-minta harus Gerindra,” ujar Sufmi di Jakarta, Selasa 8 Oktober 2019 kemarin.

Bukan hal baru jika Gerindra dikait-kaitkan dengan kementerian tersebut. Pasalnya, pada Pilpres 2019 lalu, Prabowo begitu getol menyampaikan banyak gagasannya mengenai ketahanan pangan dan energi.

Apalagi, Prabowo juga pernah menjabat Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), yang kini posisi itu diserahkan ke Fadli Zon.

Berita Terbaru

Pemerintah Membuka Ruang Aspirasi, Mahasiswa Papua Harus Utamakan Dialog dan Menjaga Persatuan

Oleh: Samuel Wenda*Papua terus bergerak menuju masa depan yang lebih baik melalui berbagai program pembangunan yang mengedepankan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pelayanan publik, serta penghormatan terhadap keberagaman sosial dan budaya. Dalam proses tersebut, pemerintahmenunjukkan komitmen untuk membuka ruang dialog dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah daerah. Pendekatan yang mengedepankan komunikasi, musyawarah, dan kolaborasi menjadi modal penting dalammemastikan setiap kebijakan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuatpersatuan di Tanah Papua.Penyampaian aspirasi oleh mahasiswa merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang dijamin dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Aspirasi yang disampaikan secara damai, tertib, dan bertanggung jawab menjadi masukan yang berharga bagi penyempurnaan berbagai kebijakanpembangunan. Oleh karena itu, kehadiran lembaga-lembaga negara yang bersedia menerima, mendengar, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat menunjukkan bahwa pemerintah terusmemperkuat tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan terbuka.Komitmen tersebut tercermin dari sikap Anggota DPR Papua sekaligus tokoh intelektual, tokohadat Port Numbay, dan tokoh agama, Dr. Ir. Alberth Merauje, A.Md.Tek., S.T., M.T., IPM,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini