MATA INDONESIA, JAKARTA – Beberapa hari ini beredar literasi mengaitkan isu rasisme yang menimpa George Floyd di Amerika Serikat (AS) dengan kasus mahasiswa Papua di Surabaya. Padahal dua persoalan ini memiliki konteks dan latar belakang yang berbeda.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Gerindra Yan Permenas Madenas mengatakan bahwa masih banyak masyarakat Papua, terkhusus para mahasiswa belum puas dengan langkah-langkah hukum yang sudah dilakukan terhadap pelaku Rasialis.
“Saya pikir masih ada langkah hukum lanjutan, jika kita anggap putusan tersebut belum memuaskan. Maka dilanjutkan ke tahapan selanjutnya atas dasar putusan pengadilan sehingga benar-benar mendapatkan putusan hukum yang memuaskan masyarakat Papua,” ujar Yan dalam keterangan resmi yang diterima Mata Indonesia, Jumat 12 Juni 2020.
Pun ia menilai bahwa kasus rasisme di Surabaya tidak dihubungkan dengan kasus George Floyd di AS. Sebab konteksnya berbeda, baik dari aspek kepentingan politik, sosial budaya dan ekonomi.
Apalagi AS adalah negara maju, sementara Indonesia sedang dalam proses pembangunan bersama dari sabang sampai Merauke. Karenanya, ia mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara yang didirikan atas landasan yang baik untuk melindungi seluruh suku bangsa dan kekayaan budaya yang dimiliki oleh setiap daerah.
Dengan tujuan itu, Indonesia dilengkapi dengan instrumen negara yang disebut Bhineka Tunggal Ika. “Artinya negara menghargai kesamaan hak masyarakat Papua sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” kata tokoh muda Papua tersebut.
Hal tersebut bisa dibuktikan dengan berbagai keberpihakan pemerintah pusat melalui kebjikan Otonomi Khusus dan kaderisasi orang asli Papua pada beberapa jabatan strategis Baik struktural dan Non struktural. Contohnya TNI/Polri suda mulai muncul beberapa jenderal orang asli Papua.
“Untuk itu saya mengajak seluru masyarakat Papua, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan Papua, LSM dan para mahasiswa Papua serta simpatisan untuk selalu mengedepankan dialog dalam menyelesaikan berbagai persoalan Papua,” ujarnya.
Menurut Yan, hal ini penting dilakukan agar tidak menimbulkan aksi provokatif di Masyarakat yang malah merugikan diri sendiri. Ia menyarankan agar seluruh elemen masyarkat Papua untuk aktif berkomunikasi lewat Para pemimpin Papua.
“Persoalan-persoalan tersebut perlu dibicarakan secara bersama. Kita bisa memikirkan konsep terbaik membangun Papua ke depan dan menghindari pengaruh-pengaruh negatif yang dikaitkan dengan isu Papua Merdeka karena akan semakin menyudutkan kita dalam Bingkai NKRI dan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu,” katanya.
