Gerakkan Ekonomi, Kelompok Menengah Harus Diberi Bansos

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Bantuan sosial (Bansos) dianjurkan diperluas ke kelompok ekonomi menengah agar pemulihan ekonomi nasional lebih optimal. Menurut ekonom Chatib Basri hal itu agar masyarakat masih memiliki daya beli karena pendapatannya hilang selama masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

“Bukan hanya ke kelompok miskin tetapi juga lower middle income (kelompok berpendapatan menengah ke bawah). Kalau mereka tidak ada uang, berarti tidak ada demand (permintaan),” kata mantan menteri keuangan tersebut di Jakarta, Kamis 25 Juni 2020.

Jika tidak ada permintaan berarti daya beli akan menghilang. Hal itulah yang kini dialami Cina.

Saat kegiatan produksi sudah berjalan normal tapi tidak ada yang membeli barang-barang tersebut karena kebijakan lockdown selama tiga bulan lalu membuat masyarakat kehilangan pendapatan.

Chatib memprediksi masalah ekonomi baru bisa dirasakan pada kuartal pertama 2021 setelah restrukturisasi kredit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) selesai.

Saat itu, pelaku UMKM tidak bisa lagi memperpanjang restrukturisasi kreditnya. Kondisi tersebut tidak bisa diselesaikan dengan penurunan bunga karena permintaan kredit di bank juga dipastikan turun drastis.

Para produsen tidak akan melakukan kegiatan produksi karena tidak ada permintaan akibat hilangnya daya beli masyarakat.

Mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu pun menyarankan pemerintah segera menggenjot permintaan agar bisa mendorong laju dunia usaha.

Menggalakkan permintaan, menurut Chatib tidak bisa dengan kebijakan moneter, melainkan harus melalui fiskal.

Caranya, dengan memperluas pemberian bantuan sosial, bukan hanya untuk rakyat miskin tetapi kelompok masyarakat di atasnya yang dulu memiliki daya beli.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini