Generasi Muda Apresiasi Penganugerahan Gelar Pahlawan untuk Soeharto

Baca Juga

Mata Indonesia, Jakarta – Pemerintah secara resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada mantan Presiden Soeharto sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa dan pengabdiannya bagi bangsa Indonesia. Pemberian gelar tersebut menjadi bagian dari upaya negara untuk menghargai kontribusi besar para pemimpin terdahulu yang telah berperan penting dalam perjalanan sejarah Republik Indonesia.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa keputusan pemberian gelar tersebut telah melalui proses panjang dan pertimbangan mendalam dari Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. “Pemerintah memberikan gelar pahlawan kepada mantan Presiden Soeharto untuk menghormati tokoh pendahulu yang telah memberikan dedikasi dan jasa besar kepada bangsa. Ini merupakan bentuk penghargaan negara terhadap kontribusi beliau dalam pembangunan dan ketahanan nasional,” ujar Prasetyo di Jakarta.

Menurutnya, pengakuan terhadap jasa Soeharto tidak bisa dilepaskan dari peran besar beliau dalam menjaga stabilitas nasional pasca-peralihan kekuasaan di era 1960-an, serta keberhasilannya memimpin Indonesia menuju periode pembangunan yang signifikan. Pemberian gelar ini, lanjut Prasetyo, bukan semata-mata bentuk glorifikasi, melainkan pengakuan terhadap fakta sejarah dan sumbangsih konkret dalam memperkuat fondasi negara.

Apresiasi juga datang dari kalangan mahasiswa. Presidium Nasional Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (BEM PTNU) Se-Nusantara, Achmad Baha’ur Rifqi, menyatakan dukungannya terhadap keputusan pemerintah tersebut. Menurutnya, Soeharto adalah sosok pemimpin yang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas nasional dan mendorong kemajuan pembangunan di berbagai sektor.

“Bagi kami, keputusan pemerintah ini sangat tepat. Soeharto adalah tokoh yang berperan penting dalam menciptakan stabilitas politik dan ekonomi di masa sulit. Banyak capaian pembangunan, terutama di bidang pertanian dan infrastruktur, yang menjadi warisan nyata beliau bagi bangsa ini,” ungkap Rifqi. Ia menilai generasi muda perlu belajar dari semangat kepemimpinan Soeharto yang berorientasi pada kemajuan dan ketahanan nasional.

Sementara itu, Direktur Eksekutif ToBe Institute, Mochamad Imamudinussalam, menegaskan bahwa penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional sudah melalui mekanisme dan prosedur yang sah. Ia menilai Soeharto merupakan bagian penting dari perjalanan republik ini dengan jasa yang nyata dalam menjaga kedaulatan bangsa serta memajukan kesejahteraan rakyat.

“Soeharto hadir melalui berbagai program pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Mulai dari swasembada pangan, pembangunan infrastruktur desa, peningkatan kesejahteraan petani, hingga kebijakan ekonomi yang pro-rakyat. Semua itu menunjukkan kontribusi besar beliau dalam membangun pondasi ekonomi dan sosial Indonesia,” ujar Imamudinussalam.

Ia menambahkan, sejarah tidak bisa dilepaskan dari peran para tokoh yang telah mengabdikan hidupnya bagi negara. Karena itu, penghargaan terhadap Soeharto harus dimaknai sebagai bagian dari penghormatan atas jasa dan pengorbanan pemimpin terdahulu yang telah menorehkan capaian besar dalam perjalanan bangsa.

Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto menjadi momentum reflektif bagi seluruh elemen masyarakat untuk melihat sejarah secara lebih utuh. Terlepas dari dinamika politik masa lalu, pengakuan ini menegaskan bahwa jasa dan pengabdian seorang pemimpin tetap layak dihormati demi menjaga semangat persatuan dan kebangsaan Indonesia.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini