Apresiasi Mengalir atas Pemberian Gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto

Baca Juga

Mata Indonesia, Jakarta – Keputusan pemerintah memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Mantan Presiden Soeharto menuai apresiasi dari berbagai kalangan. Langkah yang diumumkan pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 2025 ini dinilai sebagai bentuk penghormatan atas jasa besar Soeharto dalam pembangunan bangsa dan mempertahankan kedaulatan negara.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, keputusan tersebut merupakan hasil pertimbangan panjang yang melibatkan Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pahlawan Nasional (TP2GP). “Pemerintah memberikan gelar pahlawan kepada Mantan Presiden Soeharto untuk menghormati tokoh pendahulu yang berjasa besar bagi republik ini,” ujar Prasetyo dalam keterangannya di Jakarta.

Apresiasi juga datang dari kalangan parlemen. Anggota DPR RI Fraksi NasDem Rachmat Gobel menilai, pemberian gelar itu layak mengingat kontribusi besar Soeharto terhadap kemajuan bangsa. “Setiap orang pasti punya kelemahan dan kekurangan, namun kontribusi Pak Harto sangat besar bagi bangsa dan negara ini,” kata Gobel seperti dilansir situs resmi Fraksi NasDem DPR RI.

Dukungan serupa datang dari kalangan tokoh agama dan organisasi masyarakat. Tokoh muda Nahdliyin Jawa Timur KH Achmad Syamsul Askandar atau Gus Aan menyebut, pengakuan atas jasa Soeharto merupakan langkah berimbang dalam melihat sejarah. “Sebagai manusia biasa tentu beliau tidak luput dari salah dan khilaf. Bahkan Presiden Gus Dur pernah mengatakan bahwa Soeharto memiliki jasa sangat besar bagi bangsa ini, walaupun dosanya juga besar,” ujarnya.

Dari Nusa Tenggara Barat, cucu Pahlawan Nasional TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, Dr. TGKH. Muhammad Zainuddin Atsani, turut menyambut baik keputusan pemerintah.

Ia menilai Soeharto layak mendapat gelar pahlawan karena perannya dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta yang memperlihatkan kepada dunia bahwa Indonesia masih eksis sebagai negara merdeka.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin juga mendukung keputusan tersebut. Ia mengatakan bahwa Presiden Soeharto merupakan sosok pemimpin yang mempunyai komitmen tinggi untuk membangun bangsa dan negara. 

“Karena selama 30 tahun dari kepemimpinan beliau sebagai presiden, saya tahu pasti beliau adalah seorang pemimpin yang mempunyai komitmen untuk membangun bangsa dan negara,” tuturnya.

Lebih lanjut, Din Syamsuddin mengatakan bahwa karena komitmen tersebutlah Presiden ke-2 RI tersebut disebut sebagai bapak pembangunan bangsa.

Direktur Eksekutif ToBe Institute Mochamad Imamudinussalam menambahkan, penetapan ini sudah melalui prosedur resmi. “Soeharto hadir melalui program seperti swasembada pangan, pembangunan infrastruktur desa, dan kebijakan ekonomi pro-rakyat. Sejarah membuktikan beliau berjasa besar dalam menjaga kedaulatan dan membangun bangsa,” tegasnya.

Ia juga menepis anggapan bahwa pemberian gelar pahlawan merupakan bentuk pemutihan sejarah atau legitimasi politik. Menurutnya, penghargaan kenegaraan tidak berarti menghapus kritik, melainkan mengakui kontribusi luar biasa seseorang terhadap bangsa dan negara.

“Gelar pahlawan merupakan pengakuan atas jasa besar yang telah memberi arah bagi perjalanan Indonesia. Kalau standar penilaian kita adalah kesempurnaan moral, maka tak seorang pun akan layak disebut pahlawan,” pungkas Imam.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini