Gempa Magnitudo 7,4 Melanda Jepang, 4 Orang Meninggal Dunia dan 94 Terluka

Baca Juga

MATA INDONESIA, TOKYO – Sedikitnya empat orang meninggal dunia dan 94 mengalami luka setelah gempa kuat melanda timur laut Jepang. Gempa ini turut menghancurkan bangunan-bangunan dan menyebabkan ratusan ribu rumah tanpa listrik termasuk di ibu kota, Tokyo.

Gempa bermagnitudo 7,4 melanda di lepas pantai wilayah Fukushima pada kedalaman 60 km sebelum tengah malam pada Rabu (16/3), seperti dilansir Al Jazeera, Kamis, 17 Maret 2022.

Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida mengatakan empat orang tewas dan bahwa pemerintah akan waspada terhadap kemungkinan gempa susulan selama dua hingga tiga hari ke depan.

Badan Penanggulangan Kebakaran dan Bencana Jepang mengatakan bahwa setidaknya 94 orang telah terluka, termasuk empat serius.

Peringatan tsunami sebelumnya untuk pantai timur laut dicabut dan listrik telah sepenuhnya pulih di ibu kota pada Kamis dini hari waktu setempat. Namun, beberapa wilayah masih tetap tanpa listrik.

Selain itu, gempa juga menyebabkan hubungan transportasi ke timur laut terganggu, dengan layanan kereta Shinkansen ditangguhkan tanpa batas waktu. Satu jalan raya utama ke wilayah tersebut ditutup untuk pemeriksaan keamanan.

Gempa ini mengingatkan akan kejadian 11 tahun silam. Di mana wilayah Fukushima hancur oleh salah satu gempa bumi terkuat di dunia dan tsunami yang ditimbulkannya menghancurkan pembangkit nuklir di wilayah tersebut.

Foto-foto setelah gempa, awalnya diukur pada kekuatan 7,3, menunjukkan pemandangan kota Tokyo yang biasanya ramai menjadi gelap, dengan petugas kepolisian mencoba mengarahkan lalu lintas.

Di timur laut, foto-foto di media sosial menunjukkan jalan-jalan yang tertekuk oleh gempa dan barang-barang berjatuhan dari rak supermarket ke lantai. Sementara langit-langit bangunan runtuh.

Utilitas Tokyo Electric Power Company (TEPCO) melaporkan bahwa setelah gempa, sekitar 2 juta rumah tangga kehilangan listrik, termasuk 700.000 di ibu kota. Tohoku Electric Power, penyedia utilitas lain, mengatakan sekitar 38.500 rumah masih tanpa listrik pada Kamis pukul 07:40 waktu setempat.

Sebagai informasi, Jepang berada di wilayah “Cincin Api” Pasifik, busur aktivitas seismik intens yang membentang melalui Asia Tenggara dan melintasi cekungan Pasifik.

Akibatnya, negara ini sering dilanda gempa bumi dan memiliki peraturan konstruksi yang ketat yang dimaksudkan untuk memastikan bangunan dapat menahan getaran kuat.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Renovasi Hunian Layak untuk Papua, Strategi Pemerintah Percepat PemerataanPembangunan

Oleh : Loa Murib Renovasi hunian layak di Papua bukan sekadar program fisik pembangunan rumah, melainkanstrategi besar pemerintah dalam mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkankualitas hidup masyarakat di Tanah Papua. Di tengah berbagai tantangan geografis, sosial, danekonomi, kebijakan perumahan yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadifondasi penting untuk memastikan bahwa kesejahteraan tidak hanya terpusat di wilayahperkotaan Indonesia bagian barat, tetapi juga menjangkau wilayah timur secara adil danberkelanjutan. Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Perumahandan Kawasan Permukiman yang digelar di Kantor Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan dukungannya terhadap realisasiprogram Tiga Juta Rumah yang menjadi inisiatif Presiden Prabowo Subianto. Program tersebutdinilai strategis karena menyasar kebutuhan dasar masyarakat, terutama kelompokberpenghasilan rendah, melalui penyediaan hunian terjangkau dan layak huni. Dorongan kepada pemerintah daerah untuk memaksimalkan peluang program tersebut menjadisinyal kuat bahwa pembangunan perumahan tidak dapat berjalan parsial. Tito Karnavianmemandang bahwa kepala daerah memiliki tanggung jawab langsung dalam mengangkat harkatdan martabat masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak. Dukungan regulatif pun diperkuat dengan kebijakan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang harusditetapkan melalui peraturan kepala daerah. Langkah ini menunjukkan bahwa percepatanpembangunan bukan hanya soal anggaran, tetapi juga penyederhanaan birokrasi dankeberpihakan kebijakan. Optimalisasi Mal Pelayanan Publik di daerah juga menjadi instrumen penting untuk memangkaswaktu dan biaya perizinan. Dengan proses yang lebih cepat dan transparan, pembangunan rumahbagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat segera direalisasikan tanpa terhambat proseduradministratif yang berlarut-larut. Pendekatan kolaboratif antara pusat dan daerah inilah yang menjadi kunci agar program nasional benar-benar berdampak nyata di lapangan. Di Papua, respons terhadap kebijakan tersebut tampak progresif. Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menyampaikan bahwa pemerintah provinsi siap menggenjot program bantuanperumahan melalui berbagai skema, mulai dari rumah subsidi, renovasi rumah tidak layak huni, hingga pembangunan rumah susun. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerahtidak sekadar menjadi pelaksana, tetapi juga mitra aktif dalam merancang solusi yang sesuaidengan karakteristik sosial budaya masyarakat Papua. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan kebutuhan perumahan di Papua masih cukuptinggi. Kondisi ini tidak terlepas dari realitas sosial di mana satu rumah kerap dihuni olehbeberapa generasi sekaligus. Dalam konteks budaya Papua yang menjunjung tinggi ikatankekerabatan, pola hunian multigenerasi menjadi hal lumrah. Namun di sisi lain, keterbatasanruang dan kualitas bangunan yang belum memadai dapat berdampak pada kesehatan, kenyamanan, serta produktivitas keluarga. Karena itu, target pembangunan dan renovasi rumah di Papua pada 2026 menjadi langkahstrategis. Direncanakan sekitar 14 ribu unit rumah akan dibangun melalui berbagai skemabantuan, dengan tahap awal mencakup sekitar 2.100...
- Advertisement -

Baca berita yang ini