, Hendra Susanto, menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2023 kepada Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Nono Sampono, dalam Sidang Paripurna DPD di Gedung Nusantara III, Jakarta, pada Selasa (5/12).){kind=link}
Mata Indonesia, Jakarta – Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Hendra Susanto, menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2023 kepada Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Nono Sampono, dalam Sidang Paripurna DPD di Gedung Nusantara III, Jakarta, pada Selasa (5/12).
Hendra menuturkan, BPK telah melakukan penyelamatan uang dan aset negara, berupa penyerahan aset dan penyetoran uang ke kas negara atau daerah atas hasil pemeriksaan pada pemerintah daerah (pemda) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dari tahun 2005 hingga semester I 2023 sebesar Rp27,37 triliun.
“Dorongan dari pimpinan dan anggota DPD kepada para kepala daerah adalah hal krusial untuk meningkatkan komitmen pimpinan entitas dalam percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK sebagai upaya bersama memperkuat akuntabilitas pemda,” paparnya.
Hendra juga menyampaikan, capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan (LK) pemerintah provinsi dan kabupaten tahun 2022 telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 masing-masing sebesar 93% dan 82%, sedangkan capaian opini WTP pada LK pemerintah kota masih di bawah target sebesar 93%.
“Dalam tahun 2022, terdapat kenaikan opini pada 15 pemerintah kabupaten (pemkab) dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi WTP. Kami mengapresiasi upaya 15 pemkab tersebut yang telah mampu meningkatkan opini atas LKPD,” jelasnya.
Hendra juga turut mengapresiasi seluruh pemda karena dapat menyelesaikan LK dengan tepat waktu pada 2023, meskipun hasil pemeriksaan atas LKPD tahun 2022 menunjukkan adanya penurunan opini BPK dibanding tahun sebelumnya, yakni dari WTP menjadi WDP pada 2 pemprov, 12 pemkab dan 4 pemkot, serta dari WTP menjadi Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) pada 1 pemkab.
“Akan tetapi, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, atau pada tahun 2018 hingga 2022, opini LKPD secara keseluruhan mengalami perbaikan,” tandasnya.
(Humas BPK)