Gelar Konfercab XXI, Karawang Salah Satu Cabang NU Tertua di Jawa Barat

Baca Juga

MATA INDONESIA, KARAWANG – Konferensi Cabang XXI Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Karawang berlangsung Sabtu dan Minggu, 26-27 Maret 2022. Kegiatan ini berlangsung di Pondok Pesantren At-Tarbiyah Ciwulan Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang.

Konfercab dibuka oleh Sekda Kabupaten Karawang yang hadir mewakili bupati Karawang. Sejumlah tokoh dan ulama dari Jakarta maupun Jawa Barat hadir dalam konfercab ini. Wakil Ketua PBNU KH Zulfa Musthofa, Katib PBNU KH Hasan Nuri Hidayatullah, Rais Syuriah PWNU Jawa Barat KH Abun Bunyamin, Ketua PWNU Jawa Barat KH Juhadi Muhammad. Serta seluruh badan otonom dan lembaga NU serta Forkopimda di lingkungan Kabupaten Karawang juga ikut hadir.

”Jangan pernah membawa NU untuk kepentingan politik. Sekarang besarkan NU sehingga bisa berkontribusi dalam pembangunan daerah Karawang,” kata Sekda Karawang Acep Zamhuri.

Mengutip NU online, Ketua PCNU Kabupaten Karawang KH Ahmad Ruhyat Hasby mengatakan Karawang termasuk PCNU tertua di Jawa Barat. ”11 tahun setelah NU berdiri. PCNU Karawang berdiri sejak tahun 1937,” ujar Ketua KH Ahmad Ruhyat Hasby.

Ia menceritakan bagaimana peran kakeknya KH Syafi’i saat menjadi pejuang Hizbullah pada saat penjajahan, kemudian ayahandanya Almaghfurlah KH Hasan Bisri yang pernah menjadi Ketua PCNU dua periode. ”Jadi wajar kalau Ponpes At-Tarbiyah menjadi lokasi konfercab kali ini,” ujarnya.

Ia berharap, konfercab ini berjalan dengan lancar damai dan berakhir dengan bahagia serta menghasilkan keputusan-keputusan yang bermanfat bukan hanya untuk kaum nahdliyin tapi juga untuk masyarakat pada umumnya.

”Saya tidak ingin PCNU Karawang loyo untuk menghidupkan NU. Walau penuh dengan kesederhanaan,  kita sebagai kader NU harus terus menjaga ukhuwah yang diamanatkan pendiri NU KH Hasyim Asyari,” katanya.

Ia mengungkapkan ada tiga hal yang menjadi sasaran utama menuju kebangkitan NU di abad kedua. Yakni pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. “Insya Allah, kedepan kita juga akan berusaha keras untuk membangun Rumah Sakit NU di Karawang ini,” katanya.

Ketua PWNU Jawa Barat, KH Juhadi Muhammad mengucapkan selamat atas terselenggaranya Konfercab kali ini. Ia mengungkapkan, ada tiga hal yang menjadi pembahasan dalam agenda Konfercab. Pertama evaluasi laporan pertanggung jawaban, Kedua menyusun program kerja lima tahun kedepan, dan Ketiga adalah pemilihan pengurus. “Mudah-mudahan acara konfercab pada hari ini, mendapatkan keputusan terbaik yang akan memajukan NU di Karawang,” ujarnya.

Tema Konfercab XXI PCNU Kabupaten Karawang yakni Menemukan Khidmat Kader NU Karawang Menuju Kemandirian Jam’iyah.

Reporter: Aip Buchori/Rizky Aulia  

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini