Gara-gara Luhut, Larangan Bus AKAP Beroperasi Batal

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Larangan Dinas Perhubungan DKI Jakarta terhadap operasional bus-bus antar kota antar provinsi (AKAP) dari dan ke Jakarta, dibatalkan sepihak oleh Menteri Luhut Binsar Panjaitan.

Hal tersebut diungkapkan Staf Khusus Menteri Perhubungan bidang Komunikasi Adita Irawati di Jakarta, Senin 30 Maret 2020 sore.

Keputusan itu diambil dalam sebuah rapat Kementerian Perhubungan yang dipimpin Luhut selaku Plt Menteri Perhubungan.

“Rencana pelarangan operasional ditunda dulu pelaksanaannya, menunggu kajian dampak ekonomi secara keseluruhan,” kata Adita Irawati mengungkapkan alasan Luhut.

Sebelumnya, Dinas Perhubungan (Dishub) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah melarang atau menyetop operasional bus antarkota jurusan Jakarta mulai Senin malam ini.

Hal itu dilakukan untuk mengeliminir peningkatan kasus positif corona ke luar wilayah ibu kota.

Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo sebelumnya mengaku bahwa kebijakan tersebut diambil setelah pihaknya bekoordinasi dengan beberapa pihak, khususnya Kemenhub.

Namun dengan adanya pembatalan atau penundaan rencana penyetopan itu, maka bisa dipastikan perjalanan bus antarkota jurusan Jakarta maupun sebaliknya akan tetap beroperasi secara normal keluar-masuk wilayah Jakarta seperti biasa.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Aksi OPM Merusak Pendidikan dan Menghambat Kemajuan Papua

Oleh: Petrus Pekei* Papua adalah tanah harapan, tempat masa depan generasi muda bertumbuh melalui pendidikan, kerja keras, dan persaudaraan. Setiap upaya yang mengganggu ketenangan dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat Papua sejatinya berseberangan dengan cita-citabesar tersebut. Karena itu, penguatan narasi damai dan dukungan terhadap kehadiran negara menjadi energi utama untuk memastikan Papua terus melangkah maju. Di tengah dinamikakeamanan, bangsa ini menunjukkan keteguhan sikap bahwa keselamatan warga sipil, keberlanjutan pendidikan, dan pembangunan berkeadilan adalah prioritas yang tidak dapatditawar. Peristiwa kekerasan yang menimpa pekerja pembangunan fasilitas pendidikan di Yahukimomenggugah solidaritas nasional. Respons publik yang luas memperlihatkan kesadarankolektif bahwa pendidikan adalah fondasi masa depan Papua. Sekolah bukan sekadarbangunan, melainkan simbol harapan, jembatan menuju kesejahteraan, dan ruang aman bagianak-anak Papua untuk bermimpi. Ketika ruang ini dilindungi bersama, optimisme tumbuhdan kepercayaan terhadap masa depan kian menguat. Dukungan masyarakat terhadap langkahtegas aparat keamanan merupakan bentuk kepercayaan pada negara untuk memastikan rasa aman hadir nyata hingga ke pelosok. Narasi persatuan semakin kokoh ketika tokoh-tokoh masyarakat Papua menyampaikanpandangan yang menyejukkan. Sekretaris Jenderal DPP Barisan Merah Putih Republik Indonesia, Ali Kabiay, menegaskan pentingnya perlindungan warga sipil dan keberlanjutanpembangunan, khususnya pendidikan. Pandangannya menekankan bahwa stabilitas adalahprasyarat utama bagi kesejahteraan, dan negara perlu bertindak tegas serta terukur agar ketenangan sosial terjaga. Ajakan kepada masyarakat untuk tetap waspada, memperkuatkomunikasi dengan aparat, dan menolak provokasi menjadi penopang kuat bagi ketertibanbersama. Sikap serupa juga disuarakan oleh...
- Advertisement -

Baca berita yang ini