GAPMMI Dukung Kebijakan Pemerintah Terkait Impor Garam

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) Adhi S. Lukman angkat suara perihal kebijakan pemerintah Indonesia terkait impor garam.

Lukman mendukung kebijakan pemerintah menyusul meningkatnya permintaan dari industri yang menggunakan bahan baku garam. Sebagaimana diketahui, pemerintah Indonesia berencana melakukan impor garam sebesar 3,07 juta ton garam tahun ini.

Angka ini lebih tinggi dari impor garam tahun sebelumnya, yakni 2.9 juta ton. Oleh karena itu, Lukman menilai sudah melakukan langkah tepat dengan mengeluarkan kebijajkan impor garam.

Lukman menyebutkan, industri makanan dan minuman membutuhkan 747 ribu ton garam impor tahun 2021. Menurut Lukman, impor garam memiliki keuntungan yang besar bagi sektor ekonomi.

“Industri makanan dan minuman sendiri tumbuh 1,8 persen tahun 2020, belum industri yang lain,” kata Adhi S. Lukman seraya menambahkan bahwa kadar NcC1 pada garam harus minimal 97 persen serta kadar pengotor pada garam harus rendah, seperti zat kalsium dan magnesium, Kamis, 18 Maret 2021.

“Garam yang digunakan harus berdasarkan kriteria industri. Kita dituntut untuk membuat produk yang baik dan masa simpan yang panjang, kalau garam dengan kadar pengotornya banyak maka produk kita kalah saing dengan produk negara lain,” tuturnya.

Sebagai catatan, industri makanan dan minuman tahun 2020 mengimpor garam senilai 19 juta dolar AS. Lukman mengungkapkan bahwa nilai impor garam kecil, meski begitu menghasilkan nilai ekspor yang besar.

Lukman menambahkan bahwa industri makanan dan minuman memberi kontribusi menyerap garam dalam negeri. Di mana kebutuhan garam untuk industri sebanyak 743 ribu ton, 131 ton di antaranya merupakan garam produksi Indonesia.

“Penyerapan garam lokal secara berkala terus meningkat,” tuntasnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini