Gandeng Pertamina hingga Bulog, Kulon Progo Siapkan ‘Jalur Tol’ Bisnis untuk Koperasi Desa

Mata Indonesia, Kulon Progo – Hampir seluruh Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kulon Progo kini mulai diarahkan untuk beroperasi.

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dinkop UKM) Kulon Progo menegaskan, setiap KDMP minimal harus memiliki satu unit usaha yang benar-benar berjalan.

Kepala Dinkop UKM Kulon Progo, Iffah Mufidati, menjelaskan bahwa seluruh kalurahan sudah membentuk KDMP.

Saat ini fokus utama bergeser pada pengembangan usaha koperasi.

Targetnya, satu koperasi mampu mengoperasikan minimal satu unit bisnis secara nyata.

“Awalnya hanya 71 KDMP yang ditargetkan, namun kini meningkat menjadi 88 KDMP di Kulon Progo dengan unit usaha riil,” ujar Iffah Rabu, 1 Oktober 2025.

Jika sebelumnya program percontohan KDMP hanya mencakup sebagian kalurahan, kini seluruh 88 kalurahan dan kelurahan resmi menjadi percontohan.

Artinya, status percontohan bukan hanya simbolis, melainkan harus disertai operasional usaha koperasi.

Untuk mendukung target tersebut, Dinkop UKM melakukan pendampingan intensif di setiap kalurahan.

Dari sisi usaha, pihaknya menjalin kerja sama dengan sejumlah BUMN maupun perusahaan swasta.

“Beberapa perusahaan sudah menyatakan komitmennya, seperti Pertamina untuk KDMP yang berminat menjadi agen LPG, Bulog untuk distribusi sembako, hingga PT Pupuk Indonesia dalam penyaluran pupuk,” jelasnya.

Selain dukungan usaha, Dinkop UKM juga membantu pendampingan permodalan.

Meski modal utama tetap berasal dari anggota koperasi, pengajuan ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) tetap difasilitasi.

Business matching pun disusun agar proposal usaha lebih meyakinkan dan mengurangi risiko gagal bisnis.

“Proposal bisnis harus kuat dan realistis agar bisa diterima lembaga keuangan, sekaligus menghindari kegagalan yang bisa membebani dana desa,” tambah Iffah.

Salah satu contoh inovasi datang dari KDMP Desa Giripeni yang menjadi 10 besar percontohan.

Menurut Lurah Giripeni, Iswanto Adi Saputro, koperasi di wilayahnya mengusung kolaborasi antara BUMKal dan KDMP.

“Permodalan tidak hanya ditopang anggota, tetapi juga didukung BUMKal, meskipun tidak secara langsung,” katanya.

Inovasi tersebut terlihat dari pengelolaan lumbung mataraman yang bersumber dari penyertaan modal program ketahanan pangan APBKal sebesar 20 persen.

Melalui mekanisme ini, BUMKal mampu menopang KDMP, sehingga unit usaha bisa berjalan tanpa kesulitan mencari modal tambahan.