Gak Pernah Selesai di Tingkat Menteri, Jokowi Paksa Rapat Kabinet Hasilkan Solusi

Baca Juga

MINEWS.ID, JAKARTA – Merasa masalahnya tidak kunjung selesai di tingkat menteri, Presiden Jokowi paksa rapat kabinet hasilkan solusi pengelolaan sampah, hari ini 16 Juli 2019.

“Saya ingin betul-betul ada sebuah solusi Selasa sore ini. ‘Problemnya’ ada di mana langsung, dan waktu saya berikan kepada wali kota, gubernur, bupati yang hadir. Langsung ‘to the point’ saja masalahnya. Tidak usah cerita terlalu panjang,” kata Presiden Jokowi dalam rapat itu.

Jokowi ingin mengatasi peliknya masalah sampah dengan mendirikan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa).

Namun, dia merasa setiap rapat soal itu selalu tidak ada kemajuannya. Jokowi mengaku masalah tersebut sudah dibicarakan di rapat kabinet sejak dia menjadi Walikota Solo, namun hingga kini tidak ada satu pun yang berjalan.

Presiden mengingatkan Indonesia penyumbang sampah nomor dua di dunia, baik di daratan maupun lautan.

Setelah ditagih Presiden, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan empat daerah menyatakan siap PLTSa dan akan menyelesaikan proyek tersebut pada tahun ini.

Keempatnya adalah Surabaya, Bekasi, Solo, dan DKI Jakarta. Pembangunan PLTSa di keempat kota itu akan dikawal langsung penyelesaiannya.

Sementara proyek kelima adalah di Bali yang akan dilanjutkan di tujuh daerah lainnya.

Menurut Pramono, persoalan PLTSa sudah berjalan cukup lama karena ada perbedaan pandangan antara PT PLN dengan daerah-daerah yang akan mendirikan PLTSa.

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini