Gagal Atasi Karhutla? Jokowi Bakal Copot Pangdam dan Kapolda

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA-Masalah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di sejumlah wilayah yang tak kunjung padam membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) geram. Orang nomor satu di Indonesia ini memerintahkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk mencopot anak buahnya yang tak bisa mengatasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 2019, di Istana Negara, Jakarta, Selasa 6 Agustus 2019.

Jokowi mengatakan aturan tetap sama sejak 2015 dan selalu mengingatkan kepada Pangdam, Danrem, Kapolda, Kapolres, siap mencopot jabatan jika tak bisa atasi karhutla.

“Saya kemarin sudah telepon Panglima TNI, saya minta copot yang tidak bisa mengatasi. Saya telepon lagi tiga atau empat hari yang lalu ke Kapolri, copot kalau enggak bisa mengatasi kebekaran hutan dan lahan,” katanya.’

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lalu menyinggung kebakaran hutan pada 2015 yang menimbulkan kerugian hingga Rp 221 triliun. Jika dibandingkan 2015, Jokowi mengatakan karhutla tahun ini menurun 81 persen. Namun dibandingkan 2018, tahun 2019 justru mengalami kenaikan.

Untuk itu, Jokowi meminta agar pemerintah daerah berkoordinasi dengan Kapolda dan Pangdam dalam menangani kebakaran hutan hingga melakukan pencegahan. Menurut dia, menghilangkan karhutla memang sulit, tetapi harus ditekan dengan pencegahan.

“Api sekecil apa pun segera padamkan. Kerugian gede sekali kalau kita hitung. Jangan sampai ada yang namanya status siaga darurat, jangan sampai,” katanya.

 

 

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini