Forum Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) 2024 terselenggara di Indonesia sejak 25-26 Juli 2024. Forum yang dihadiri oleh parlemen dari berbagai negara di kawasan Pasifik tersebut, dibentuk dengan tujuan untuk memperkuat kerja sama dalam menghadapi tantangan global.
Sejumlah parlemen dari negara-negara di kawasan Pasifik tersebut adalah Kepulauan Cook, Federasi Mikronesia, Republik Fiji, French Polynesia, Republik Kiribati, Republik Nauru, Kaledonia Baru, Niue, Palau, Papua Nugini, Kepulauan Marshall, Samoa, Kepulauan Salomon, Tonga, Tuvalu dan Vanuatu.
IPPP diresmikan pada 23 Juli 2018, dibentuk dengan tujuan untuk memperkuat kerja sama dan dialog antara parlemen negara-negara Pasifik dan DPR RI. Inisiatif ini dirancang untuk mengatasi tantangan regional seperti pembangunan manusia dan kelestarian maritim melalui kolaborasi legislatif dan hubungan antar parlemen.
Pertemuan pertama IPPP pada 2018 lalu menandai langkah penting dalam membangun kerja sama legislatif dan interaksi antar negara-negara Pasifik. Pertemuan ini menciptakan dasar untuk dialog berkelanjutan dan langkah-langkah kolaboratif untuk meningkatkan konektivitas dan pembangunan inklusif di kawasan tersebut. Diplomasi parlementer dipandang sebagai kunci dalam mengatasi isu-isu regional yang mendesak.
Sementara pada pertemuan ke-2 bertujuan untuk memperkuat kerja sama antar parlemen, meningkatkan konektivitas regional, dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Melalui dialog rutin, IPPP berharap dapat membangun kawasan Pasifik yang lebih terhubung dan makmur, mengatasi tantangan bersama, dan memanfaatkan potensi Samudra Pasifik untuk kebaikan semua negara anggota.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo mengatakan sangat mengapresiasi kemitraan Parlemen Indonesia-Pasifik sebagai sebuah inisiatif strategis untuk memperkuat kemitraan di Pasifik. Menurutnya, kemitraan ini sangat penting untuk semakin dieratkan, apalagi saat ini semua pihak menghadapi tantangan besar, baik dari sisi ketidakpastian ekonomi, ketegangan egopolitik antar kekuatan besar, ancaman prubahan iklim dan berbagai krisis.
Kepala negara melanjutkan bahwa kerja sama Parlemen dapat dimanfaatkan untuk mengatasi berbagai pengalaman dalam mencari solusi bersama karena parlemen adalah jembatan antara aspirasi rakyat dan kebijakan publik. Pihaknya pun yakin melalui kolaborasi yang kuat maka Indonesia dan negara pasifik dapat menjaga stabilitas dan mencapai kemakmuran dalam kawasan Pasifik.
Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani, mengatakan dalam konteks IPPP, DPR RI siap untuk berbagi pengalaman, pengetahuan dan praktik terbaik dengan parlemen negara-negara pasifik, khususnya terkait fungsi parlemen, yakni legislasi, anggaran dan pengawasan.
Tidak hanya itu, DPR RI siap membantu pengembangan ekonomi biru, konektivitas di kawasan pasifik dan mengatasi dampak perubahan iklim. Terkait pembangunan inklusif di Pasifik, saya mendorong pemberdayaan perempuan. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik dan untuk memegang jabatan publik.
Menurutnya, diplomasi parlemen harus dapat mendorong agar negara di Pasifik memprioritaskan kerja sama dan bukannya kebijakan uni-lateral, kolaborasi dan bukan konflik. Serta hubungan saling menguntungkan.
Hasil dari IPPP ke-2 ini menjadi masukan bagi The 53rd Pacific Islands Forum (PIF) Leaders Meeting atau KTT PIF yang akan diselenggarakan pada 26-30 Agustus 2024 di Tonga.
Sebagai negara kepulauan, Indonesia dan negara-negara Pasifik menghadapi kendala geografis dan lingkungan yang serupa serta perubahan iklim. Akan tetapi, wilayah lautan yang luas juga menawarkan peluang besar untuk kerja sama di bidang pengelolaan sumber daya laut dan pembangunan berkelanjutan. IPPP berupaya memanfaatkan peluang ini untuk mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan di kawasan serta berkomitmen untuk memanfaatkan potensi maritim untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial.
Forum IPPP sudah selesai dilaksanakan, sejumlah perwakilan parlemen negara-negara peserta menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah Indonesia terkait penyelenggaraan forum internasional tersebut. Mereka menilai bahwa eksistensi Indonesia bagi negara-negara Pasifik tidak perlu diragukan lagi, terutama dalam berbagai forum regional dan internasional dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan masyarakat pesisir.
Negara-negara di kawasan Pasifik sangat membutuhkan hubungan kemitraan yang kuat dan berkelanjutan dengan negara lain, termasuk Indonesia. Pada tingkat Parlemen, keterlibatan Indonesia dan negara-negara Pasifik telah terjalin melalui forum antarparlemen seperti Uni Antar-Parlemen (IPU) dan Forum Parlemen Asia Pasifik (APPF).
Indonesia telah terlibat dalam peningkatan hubungan negara Pasifik melalui berbagai kerangka multilateral, Forum Kepulauan Pasifik (PIF), Grup Melanesia (MSG), Forum Pembangunan Kepulauan Pasifik (PIDF) dan lainnya.
Saat ini Indonesia menjadi salah satu anggota G-20, yang dalam beberapa dasawarsa ke depan, diharapkan dapat menjadi salah satu dari empat negara berpengaruh di bidang ekonomi dunia. Ini menunjukkan bahwa negara-negara di kawasan Pasifik tidak hanya dipersatukan oleh kesamaan kondisi geografis, potensi kekayaan alam, dan keberagaman latar belakang sumber daya manusianya saja, tapi juga kesamaan dalam tantangan dan masalah yang dihadapinya.
Kemitraan antara Indonesia dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik diharapkan dapat memberikan kedamaian dan ketenangan bersama untuk membangun Kawasan Pasifik yang lebih maju.
Kita berharap forum IPPP dapat menjadi wadah untuk memperkuat kerja sama antar parlemen Pasifik dan menghasilkan berbagai rekomendasi strategis dalam menghadapi tantangan global. Forum ini juga diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju kerja sama yang lebih erat dan berkelanjutan antar negara-negara di kawasan Pasifik.
