Fokus Bangun Infrastruktur, IKN Dapat Rp 30 T dari APBN

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Pemerintah mengalokasikan dana Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) pada 2023.

Anggarannya sekitar Rp 27 triliun sampai dengan 30 Triliun.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, alokasi anggaran tersebut untuk pembangunan infrastruktur dasar dan gedung pemerintahan di IKN. Anggaran untuk membangun konektivitas di IKN dan nanti penyelenggaranya adalah Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

”Dan untuk membangun awal di bidang pendidikan seperti sarana sekolah dan kesehatan. Ini juga untuk mendukung belanja sarana prasarana di bidang ketahanan dan juga di bidang keamanan,” ujar Sri Mulyani.

Selain itu, pemerintah kembali mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur untuk tahun depan yang mencapai Rp 367 hingga Rp 402 Triliun. Belanja infrastruktur ini untuk menyelesaikan program penting seperti perumahan, air minum, pengolahan air limbah, pipa transmisi gas dari Cirebon-Semarang, serta jaringan irigasi.

“Selain itu infrastruktur konektivitas seperti jalan, jembatan, kereta api, dan bandara serta infrastruktur teknologi informasi seperti satelit dan BTS,” tandas Sri Mulyani.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Stok BBM Dipertahankan Rata-Rata 20 Hari untuk Menjamin Kebutuhan Jelang Nataru

Oleh: Anggina Nur Aisyah* Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah menegaskankomitmennya dalam menjamin ketersediaan energi nasional melalui kebijakan strategismenjaga stok bahan bakar minyak pada rata-rata 20 hari. Kebijakan ini menjadi buktinyata kesiapan negara dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakatselama periode libur panjang, sekaligus memperkuat rasa aman publik terhadapkelangsungan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan. Penjagaan stok BBM tersebutmencerminkan perencanaan yang matang, berbasis data, serta koordinasi lintas sektoryang solid antara pemerintah, regulator, dan badan usaha energi nasional. Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru memperlihatkan bahwa sektor energi ditempatkan sebagai prioritas utamadalam pelayanan publik. Presiden memastikan bahwa distribusi bahan bakar berjalanoptimal seiring dengan kesiapan infrastruktur publik, transportasi, dan layananpendukung lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energimasyarakat tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, melainkan sebagai bagian daritanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas nasional dan kenyamanan publikselama momentum penting keagamaan dan libur akhir tahun. Langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengaktifkan kembali Posko Nasional Sektor...
- Advertisement -

Baca berita yang ini